Kementerian BUMN memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-undang BUMN yang merupakan insiatif DPR. Kementerian ingin, adanya posisi yang jelas pada BUMN.
Mahkamah Konstitusi (MK) melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan komisaris pada perusahaan negara ataupun swasta. Siapa saja wamen yang rangkap jabatan?