DPR mengajukan dana aspiras sebesar Rp 11,2 triliun. Alasan karena Musrembang tidak optimal dinilai tidak logis karena DPR seperti mengkritik dirinya sendiri.
Pengajuan dana aspirasi Rp 20 miliar per orang oleh anggota dewan dikritik banyak pihak. Dana itu dinilai bukan untuk kebutuhan masyarakat tapi dukungan politik.
Konferensi Asia Afrika ke-60 di Jakarta dan Bandung telah selesai digelar. Hasil KAA dinilai terlalu normatif karena isu yang dibahas bukanlah hal baru.
Peneliti dari Populi Center Nico Harjanto mengapresiasi rencananya Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang akan membentuk Tim Penertiban Internal Polri. Namun sejatinya menurut Nico, Tim penertiban itu tidak perlu dibentuk jika fungsi Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) dan Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) berjalan dengan baik.
Gesekan atau konflik antara TNI dengan Polri disebut sebagai salah satu tugas Jenderal Badrodin Haiti yang telah dilantik menjadi Kapolri. Komunikasi baik di level pimpinan maupun level bawah dinilai harus diperbaiki agar konflik TNI Polri tak terulang lagi.
Kapolri Jenderal Jenderal Badrodin Haiti menyampaikan 8 visi misi dan 11 program prioritas saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI. Dari pemaparan itu, Badrodin dinilai ingin mewujudkan demokratis di tubuh dan jajaran kepolisian.
Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan peningkatan anggaran Polri harus selaras dengan kinerja. Sebab anggaran polri selalu meningkat sejak dipisahkan dari TNI. Anggaran yang semula sebesar Rp 3 triliun pada tahun 1999, kini naik menjadi Rp 45 triliun.