Majalah Detik Menyodok Revisi Urutan 63 Pemerintah dan DPR saling lempar soal inisiatif revisi UU KPK. Eksekutif belum satu suara. Jumat, 26 Jun 2015 20:02 WIB
detikNews Potensi Korupsi Masif Dana Aspirasi Pajak rakyat harusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan politikus. Jumat, 26 Jun 2015 18:54 WIB
detikNews JK Nilai Revisi UU Perlu Agar KPK Tak Timbulkan Ketakutan Bagi Pejabat Revisi UU KPK sudah ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Wapres Jusuf Kalla mengatakan jika persoalan UU KPK bukan soal direvisi. Jumat, 26 Jun 2015 16:40 WIB
detikNews Menkum Yasonna Kirim Surat ke DPR Soal Revisi UU KPK, Apa Isinya? Mensesneg Pratikno menyebut Menkum HAM Yasonna Laoly sudah mengirimkan surat ke DPR untuk tidak merevisi KPK. Jumat, 26 Jun 2015 11:35 WIB
detikNews Indriyanto: Ada Pihak yang Takut Disadap KPK Sehingga Ingin Revisi UU Indriyanto menduga ada pihak yang takut jadi korban sadapan KPK sehingga sangat ingin melemahkan lembaga anti korupsi itu. Jumat, 26 Jun 2015 10:05 WIB
detikNews Tolak Bahas, Jokowi Diminta Tak Kirim Utusan dalam Pembahasan RUU KPK Presiden Jokowi menyatakan revisi UU KPK tidak urgent, namun di sisi lain UU 30 Tahun 2002 tersebut masuk dalam list prolegnas prioritas 2015. Jumat, 26 Jun 2015 10:03 WIB
detikNews Komjen Buwas Bantah Kedatangannya ke DPR Bahas Revisi UU KPK Kabareskrim Komjen Budi Waseso membantah datang ke DPR bertemu Ketua Baleg terkait rencana pembahasan revisi UU KPK. Jumat, 26 Jun 2015 06:30 WIB
detikNews Baleg: DPR Tunggu Draf RUU KPK dari Pemerintah Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengatakan, lembaganya menunggu draf revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dari pemerintah. Kamis, 25 Jun 2015 23:43 WIB
detikNews Yasonna: Kalau Presiden Tolak Membahas, Revisi UU KPK Enggak Bisa Jalan Menkum HAM Yasonna Laoly menyebutkan pembahasan revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK tidak akan bisa berjalan bila pemerintah menolak membahas. Kamis, 25 Jun 2015 22:17 WIB
detikNews DPR Prioritaskan Revisi UU KPK, Yasonna: Belanda Masih Jauh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menegaskan revisi UU Nomor 30/2002 KPK butuh waktu lama. Kamis, 25 Jun 2015 21:07 WIB