Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk memangkas regulasi yang tumpang tindih di Indonesia.
Suhu politik di tubuh Partai Demokrat kian memanas. KLB PD di Sumut, dianggap ilegal dan inkonstitusional yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin anggaran Rp 10 triliun untuk Kartu Pra Kerja menguap ke laut atau sia-sia.
KSP Moeldoko memanggil Dirut Jiwasraya Hexana Tri Sasongko. Dalam pertemuan itu, Hexana janji bertemu dengan nasabah Jiwasraya terkait masalah restrukturisasi.
Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menyoroti Moeldoko yang ditetapkan menjadi ketum dalam acara yang diklaim sebagai KLB.