PPP mempertanyakan apakah jabatan Kepala Sekretariat Dewas KPK tepat diatur dengan Perpres. Struktur pendukung itu dinilai lebih pas diatur dengan Peraturan KPK
Partai Gerindra menilai wajar ada perpres yang mengatur posisi kepala sekretariat Dewas KPK. Tata kelola administrasi di KPK dinilai tidak boleh tumpang tindih.
Jokowi meneken Perpres yang mengatur jabatan Kepala Sekretariat Dewas KPK. Komisi III DPR mengingatkan soal transparansi dan akan mengawasi kinerjanya.
Pegawai KPK bakal berubah statusnya sebagai ASN sesuai aturan dalam UU baru. Namun, para pegawai KPK itu tak otomatis menjadi ASN, tapi harus melewati tes.
Ali menyebut rencana tes kepada para pegawai KPK untuk alih status menjadi ASN, seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, baru sebatas usulan.