detikNews

Selain Dikebiri, Penjahat Seksual Juga Bisa Dimiskinkan

Selain dikebiri, pelaku juga bisa dimiskinkan untuk memberikan ganti rugi segala penderitaan korban!

Selasa, 03 Nov 2015 09:38 WIB

detikNews

Ical dan Agung Belum Sepakati Mekanisme Islah Golkar, ini Saran Yorrys

Kubu Agung Laksono ingin islah Golkar lewat gelaran Musyawarah Nasional (Munas). Namun Ical tak sepakat.

Senin, 02 Nov 2015 11:14 WIB

detikNews

Golkar Kubu Mana yang Dianggap Pemerintah, Ini Jawaban Menkopolhukam

Saat ditanya kubu Golkar mana yang dianggap sah oleh pemerintah, Menkopolhukam Luhut B Panjaitan menjawab biarkan Golkar sendiri yang mengumumkan secara resmi.

Senin, 02 Nov 2015 01:24 WIB

detikNews

Pegiat HAM Nilai Kebiri yang Diterapkan di Eropa Tidak Efektif

Hukuman kebiri sudah berlaku di berbagai negara di Eropa. Namun, hukuman kebiri yang telah berlaku di Eropa disebut tidak efektif oleh lembaga pembela HAM.

Jumat, 30 Okt 2015 23:47 WIB

detikNews

MA: Menteri Harus Laksanakan Putusan PPP dan Golkar Maksimal 10 Hari

MA sudah mengirim putusan PPP dan Golkar. Putusan MA hanya mencabut SK kepengurusan Agung Laksono dan PPP kubu Romi.

Jumat, 30 Okt 2015 08:15 WIB

detikNews

Menkum HAM Belum Terima Putusan, Eks Ketua MK: MA Harusnya Lebih Concern

Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menilai, sudah seharusnya Menkum HAM mematuhi putusan MA untuk mencabut SK kepengurusan Partai Golkar.

Kamis, 29 Okt 2015 22:28 WIB

detikNews

Menkum HAM: KPK Butuh Dewan Pengawas, Bukan Hanya Komisioner

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan, Dewan Pengawas dibutuhkan untuk mengontrol kinerja KPK. Jangan sampai KPK menjadi lembaga yang tak terkontrol.

Kamis, 29 Okt 2015 19:41 WIB

detikNews

2 Tersangka Perusakan Mobil Kapolres Jaktim Masih di Bawah Umur

70 sepeda motor diamankan, 10 orang menjadi tersangka perusakan mobil Kapolres Jakarta Timur. Rupanya ada yang masih di bawah umur. Lalu bagaimana?

Kamis, 29 Okt 2015 19:03 WIB

detikNews

Menkum HAM: Paling SK Golkar dan PPP Saya Cabut, Tapi Tidak Buat SK Baru

Yasonna tak akan melayani permintaan penerbitan SK kepengurusan baru untuk Golkar kubu Ical dan PPP kubu Djan Faridz.

Kamis, 29 Okt 2015 18:30 WIB

detikNews

Korban Salah Tangkap Diganti Rp 1 Juta, Menkum HAM Segera Revisi PP 27

Apa jadinya jika kita menjadi korban salah tangkap. Nama baik hancur, psikologi terpuruk, keluarga tercerai berai dan kehidupan terbengkalai.

Kamis, 29 Okt 2015 18:07 WIB