detikNews

Anggota DPR Harap KPK Berantas Mafia Peradilan

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berharap dengan OTT KPK kepada hakim Dewi, seluruh mafia peradilan ke depannya dapat diberantas.

Jumat, 08 Sep 2017 07:01 WIB

detikNews

Ini Alasan DPR Bakal Sosialisasikan Revisi UU Polri-KPK-Kejaksaan

DPR akan melakukan focus group discussion (FGD) ke kampus-kampus untuk mensosialisasikan revisi UU tentang KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Kamis, 07 Sep 2017 09:51 WIB

detikNews

Godok RUU Penyadapan, Anggota DPR: Kami Nggak Ada Takutnya

Dalam RUU penyadapan yang sedang diajukan DPR, setiap lembaga penegak hukum wajib izin ke pengadilan jika ingin menyadap.

Kamis, 07 Sep 2017 09:45 WIB

detikNews

PKB Masih Berharap PPP-Demokrat Merapat Usung Ridwan Kamil

PKB masih berharap berada satu koalisi dengan Partai Demokrat dan PPP untuk mengusung Ridwan Kamil maju di Pilgub Jabar 2018.

Kamis, 07 Sep 2017 09:41 WIB

detikNews

Rayu Demokrat yang Mau Buat Poros Baru, PKB: Gabung Aja ke Kami

Demokrat mengajak PPP dan PAN membuat poros baru di Pilgub Jabar. PKB pun terus merayu agar Demokrat merapat untuk mengusung Ridwan Kamil.

Rabu, 06 Sep 2017 19:57 WIB

detikNews

Komisi III Sosialisasikan Revisi UU Polri-KPK-Kejaksaan Lewat FGD

FGD dilakukan untuk evaluasi reformasi penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi.

Rabu, 06 Sep 2017 17:43 WIB

detikNews

Komisi III DPR Gagas RUU Penyadapan

Usulan ini muncul karena aturan soal penyadapan di tiap lembaga penegak hukum berbeda satu sama lain.

Rabu, 06 Sep 2017 15:24 WIB

detikNews

PPP Heran Kehadiran Jokowi di Rakernas Projo Dikritik

PPP menyebut pihak-pihak yang mengkritik kehadiran Jokowi lebih baik menyiapkan diri di Pilpres.

Rabu, 06 Sep 2017 14:48 WIB

detikNews

Sambut Poros Baru dengan PD, PPP Buka Opsi Tinggalkan Ridwan Kamil

Ridwan Kamil, yang disebut-sebut intens melakukan komunikasi dengan PPP, mungkin akan ditinggalkan.

Rabu, 06 Sep 2017 12:52 WIB

detikNews

MK akan Gelar Rapat Putuskan Konflik DPR Vs KPK

DPR tengah menggelar Pansus KPK, sedangkan KPK berkukuh tindakan penyidikan bukan diawasi DPR, melainkan pengadilan.

Rabu, 06 Sep 2017 09:46 WIB