detikNews

Izin Lambat, Pengusutan Korupsi di Kejati Jabar Tersendat

Kejati Jabar memprioritaskan pengusutan kasus korupsi yang melibatkan pejabat. Tapi, izin dari pemerintah pusat lambat turun. Pengusutan jadi tersendat.

Kamis, 23 Des 2004 14:53 WIB

detikNews

Kian Banyak Kian Berkualitas

Sepanjang 2004, hanya pada bulan Juni saja tak terjadi kekerasan bersenjata di Sulawesi Tengah. Ada 28 kasus: 20 orang tewas, 30 orang luka berat.

Kamis, 23 Des 2004 09:18 WIB

detikNews

Ditunggu Dobrakan KPK

Biarlah DPR bersuara keras soal tank Scorpion. Tapi yang kita tunggu adalah dobrakan KPK. Beranikah?

Kamis, 16 Des 2004 12:17 WIB

detikNews

KPK Paling Tepat Selesaikan Kasus Dugaan Suap Tutut

KPK dinilai sebagai institusi yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus dugaan suap Mbak Tutut dalam pembelian tank Scorpion.

Rabu, 15 Des 2004 13:41 WIB

detikNews

Selidiki Dugaan Suap Tutut, Komisi I DPR Bentuk Panja

Komisi I DPR akan membentuk Panja Pertahanan untuk menyelidiki dugaan kasus suap Mbak Tutut dalam pembelian tank Scorpion.

Rabu, 15 Des 2004 11:50 WIB

detikNews

KPK Diminta Prioritaskan Usut Kasus Suap Mbak Tutut

KPK harus menjadikan kasus mark up pembelian tank Scorpion sebagi prioritas penyelidikannya. Bersamaan dengan itu Menhan juga harus memperbaiki aturan pengadaan barang.

Senin, 13 Des 2004 15:20 WIB

detikNews

Hutan Alam RI Tersisa 55 Juta Hektar, 20 Tahun Lagi Habis

Karena illegal logging, 20 tahun lagi Indonesia tidak punya hutan. Saat ini hutan tersisa 55 juta hektar, dari angka sebelumnya 120 juta hektar.

Kamis, 02 Des 2004 14:13 WIB

detikNews

Kasus Dana Kavling DPRD Mulai Disidangkan PN Bandung

Masih ingat kasus dana kavling di DPRD Jabar? Kasus bagi-bagi uang untuk masing-masing anggota dewan senilai Rp 250 juta itu masuk ke pengadilan juga.

Kamis, 25 Nov 2004 14:20 WIB

detikNews

Gubernur Maluku Bentuk Tim Selidiki Illegal Logging

Illegal logging merambah Maluku. Bahkan disinyalir kasus ini melibatkan pejabat teras Pemda Provinsi Maluku.

Kamis, 11 Nov 2004 13:44 WIB

detikNews

Pengamat: Larangan Ryamizard Datang ke Komisi I Tepat

Keputusan Presiden SBY untuk melarang Ryamizard memenuhi undangan Komisi I DPR dinilai tepat. Soalnya, SBY tidak pernah mencalonkan Ryamizard.

Kamis, 04 Nov 2004 12:33 WIB