detikNews

Rapat di Baleg, Begini Pengamanan di DPR Menurut Paspampres

DPR mengundang Paspampres untuk membahas soal pengamanan. Bagaimana kondisi pengamanan di DPR menurut Paspampres?

Rabu, 27 Jan 2016 23:42 WIB

detikNews

JK Soal Revisi UU KPK: Saya Yakin DPR Tidak Akan Menyimpang

Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini DPR tidak akan menyimpang dari 4 poin yang diajukan pemerintah.

Selasa, 26 Jan 2016 18:45 WIB

detikNews

DPR Tunggu Draf Revisi UU Terorisme dari Pemerintah

Revisi UU Terorisme sudah masuk ke dalam Prolegnas prioritas 2016 sebagai usulan pemerintah. DPR pun dalam posisi menunggu draf dari pemerintah.

Selasa, 26 Jan 2016 16:15 WIB

detikFinance

RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2016, Pemerintah Bisa Segera Eksekusi

RUU Tax Amnesty masuk program legislasi nasional (prolegnas) 2016. DPR segera membahas RUU tersebut dengan pemerintah.

Selasa, 26 Jan 2016 16:12 WIB

detikNews

Baleg DPR Segera Godok Draf Revisi UU KPK dengan 4 Poin Perubahan

DPR dan pemerintah sepakat revisi UU KPK hanya sebatas 4 poin, yakni; dewan pengawas, SP3, penyadapan dan penyidik independen.

Selasa, 26 Jan 2016 14:11 WIB

detikNews

Ditolak Gerindra, Fadli Zon Tetap Sahkan Revisi UU KPK Jadi Prolegnas 2016

Meski ditolak Fraksi Gerindra, paripurna DPR siang ini tetap mengesahkan revisi UU KPK masuk menjadi prolegnas 2016.

Selasa, 26 Jan 2016 13:39 WIB

detikNews

Di Paripurna DPR, Gerindra Interupsi Tolak Revisi UU KPK Jadi Prolegnas 2016

Fraksi Gerindra di DPR menilai UU KPK yang sekarang belum perlu direvisi. DPR mestinya fokus menuntaskan tunggakan RUU sebelumnya.

Selasa, 26 Jan 2016 13:09 WIB

detikNews

Ketua DPR Susun Strategi Kebut Kinerja Legislasi

Ada 40 RUU jadi prolegnas 2016. Ketua DPR Ade Komarudin pun menyusun strategi untuk memperbaiki kinerja legislasi.

Selasa, 26 Jan 2016 11:21 WIB

detikNews

Paripurna DPR akan Sahkan Prolegnas 2016, Termasuk Revisi UU KPK

DPR hari ini akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.

Selasa, 26 Jan 2016 10:06 WIB

detikNews

Ini Alasan Menkum HAM Tak Terbitkan SK untuk PPP Djan Faridz

Menkum HAM Yasonna Laoly tidak akan mengesahkan kepengurusan PPP pimpinan Djan Faridz. Apa sebabnya?

Senin, 25 Jan 2016 20:01 WIB