detikNews

Alasan KPK Tolak RKUHP: Khawatir Hilang Kewenangan Usut Korupsi

KPK menolak tegas masuknya pasal-pasal tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP. Kenapa?

Rabu, 30 Mei 2018 20:02 WIB

detikNews

KPK: Hukuman Koruptor di RKUHP Lebih Rendah dari UU Tipikor

"RKUHP tidak mengatur tindak pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Padahal ini penting banget," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Rabu, 30 Mei 2018 19:45 WIB

detikNews

Setya Novanto Mulai Cicil Uang Pengganti ke KPK

Setya Novanto mulai mencicil uang pengganti yang harus dibayarkan dari duit proyek e-KTP yang dikorupsinya.

Rabu, 30 Mei 2018 17:03 WIB

detikNews

Segera Rampungkan RKUHP, Panja DPR Rapat dengan Pemerintah

Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kembali dilanjutkan. Sore ini Panja RKUHP DPR menggelar rapat bersama pemerintah.

Rabu, 30 Mei 2018 16:18 WIB

detikNews

Dengan Aplikasi DPR Now, Masyarakat Lebih Mudah Sampaikan Aspirasi

DPR telah meluncurkan aplikasi yang menunjang proses aspirasi masyarakat terhadap DPR.

Rabu, 30 Mei 2018 11:50 WIB

detikNews

Ketua DPR soal Pasal Tipikor di RKUHP: Apa yang Dikhawatirkan?

Masuknya pasal-pasal tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi, dalam RUU KUHP disoroti KPK.

Rabu, 30 Mei 2018 10:51 WIB

detikNews

KPK Surati Jokowi Minta Pasal Tipikor Dicabut dari RUU KUHP

KPK menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dicabut dari revisi UU KUHP.

Selasa, 29 Mei 2018 13:52 WIB

detikNews

KPK Dukung Aturan Eks Koruptor Tak Boleh Nyaleg

KPK mendukung adanya aturan yang melarang mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif. Sebab, itu bisa menjadi contoh buruk di masyarakat.

Rabu, 23 Mei 2018 19:30 WIB

detikNews

Muhammadiyah Beri Masukan soal RUU Antiterorisme

Muhammadiyah memberi usulan ke DPR berkaitan dengab revisi UU Antiterorisme. DPR menampung usulan tersebut.

Selasa, 22 Mei 2018 20:36 WIB

detikOto

RI Mau Buat Kendaraan Listrik Nasional, Ini Total Dana yang Harus Disiapkan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyambut positif surat rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pemerintah.

Selasa, 22 Mei 2018 19:57 WIB