detiksearch

detikFinance

Pengusaha Tuding Pemerintah Daerah Cari Populis Tetapkan UMP

Ketua Dewan Pengupahan Nasional (DPN) Haryadi B Sukamdani yang juga pengusaha menilai pemerintah daerah terlalu populis dalam menetapkan upah minimum provinsi (UMP/UMK).

Selasa, 20 Nov 2012 17:38 WIB

detikNews

UMP DKI Rp 2,2 Juta, Buruh Bersorak Kegirangan di Balai Kota

Sekitar 50 buruh menunggu dengan sabar hasil rapat penetapan upah minimun provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka langsung bersorak ketika hasil rapat memutuskan UMP DKI sebesar Rp 2,2 juta.

Rabu, 14 Nov 2012 21:11 WIB

detikFinance

Ini Dia 3 Wilayah yang akan 'Dikepung' Buruh

Tiga wilayah di Indonesia beberapa hari ke depan akan dilanda aksi buruh yang menolak sistem outsourcing dan upah buruh murah.

Rabu, 14 Nov 2012 16:42 WIB

detikFinance

70.000 Buruh dari 3 Kawasan Industri Siap Kepung Istana SBY

Rencananya 20 November 2012 Istana Negara di Jalan Medan Merdeka siap dikepung oleh para buruh, terkait protes soal sistem outsourcing.

Rabu, 14 Nov 2012 14:53 WIB

detikFinance

Buruh Berencana Kepung Istana SBY & DPR Pada 20 November 2012

Serikat pekerja mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran di Jakarta pada tanggal 20 November 2012 nanti.

Senin, 12 Nov 2012 17:13 WIB

detikFinance

Ditawari Gaji Rp 2 Juta, Buruh di Jakarta Siap Kompromi

Usulan gaji buruh di Jakarta bisa setingkat dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu sekitar Rp 2 juta direspons kalangan buruh. Mereka siap duduk bersama untuk kompromi.

Senin, 12 Nov 2012 16:01 WIB

Harian Detik

Buruh Tidak Percaya Pengusaha Bakal Mogok Produksi

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia tidak percaya para pengusaha akan mogok kerja. Pekan lalu kelompok pengusaha menyatakan bakal mogok berproduksi dan investasi bakal lari ke luar negeri karena memandang unjuk rasa buruh sudah anarkistis.

Senin, 05 Nov 2012 17:48 WIB

detikFinance

Serikat Pekerja Tuding Ada Dua Pabrik Terkenal Langgar Undang-undang

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan ada dua contoh perusahaan 'nakal' yang memperlakukan tenaga kerja tidak sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan.

Senin, 05 Nov 2012 14:42 WIB