detikFinance Omnibus Law Diklaim Bisa Buat Harga Rumah Jadi Lebih Murah Kementerian ATR/BPN mengklaim Omnibus Law mampu menurunkan harga rumah di masa mendatang. Selasa, 10 Mar 2020 23:00 WIB
detikFinance Nggak Lapor SPT Pajak Bisa Hambat Pengajuan Kredit ke Bank? Dengan tak lapor SPT pajak, apakah bisa menghambat pengajuan kredit ke bank atau pun leasing? Selasa, 05 Mei 2020 12:33 WIB
detikFinance Tim Khusus buat Rombak Kawasan Jabodetabek-Punjur Bakal Dibentuk Tim khusus ini diberi nama Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Rabu, 09 Sep 2020 10:32 WIB
detikFinance Sertifikat Fisik Tetap Berlaku, Kepala BPN: Jangan Layani yang Mau Tarik! Kepala BPN Sofyan Djalil menegaskan sertifikat tanah fisik masih berlaku. Jadi, jangan percaya kalau ada yang mengaku dari BPN mau tarik sertifikat. Sabtu, 06 Feb 2021 11:30 WIB
detikFinance Ingat! Sudah Dapat Sertifikat Tanah, Jangan Digadai ke Rentenir Warga penerima sertifikat diingatkan agar lebih bijak menggunakan sertifikat yang diberikan. Jumat, 03 Jul 2020 12:53 WIB
detikFinance Sofyan Djalil Buka-bukaan Soal Izin Bangunan di Pulau Reklamasi Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan pembangunan di 4 pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. Jumat, 12 Jun 2020 19:15 WIB
detikFinance Waduh! Ada Warga Dimintai Rp 82 Juta Buat Bikin Sertifikat Tanah Hal itu diungkapkan sendoro oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil. Jumat, 26 Jun 2020 13:07 WIB
detikFinance CMNP di Pusaran Gugatan Tommy Soeharto PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) sendiri tak luput dalam pembahasan gugatan yang dilayangkan Tommy Soeharto. Rabu, 27 Jan 2021 23:00 WIB
detikFinance Raja Juli Antoni Jadi Wamen ATR, Pengamat Minta Bereskan Mafia Tanah PR yang harus ditanggung Kementerian ATR/BPN itu juga tidak terlepas dari masalah mafia tanah yang belum selesai dan terus bermunculan di berbagai daerah. Rabu, 15 Jun 2022 21:15 WIB
detikFinance Lahan Warga Dipakai Buat Ibu Kota Baru, Bagaimana Ganti Ruginya? "Kalau tanah masyarakat kena akan dilakukan mekanisme pelepasan sesuai UU nomor 2," Jumat, 07 Feb 2020 16:56 WIB