detikNews

Menkum Harap Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Disahkan Sebelum Hari HAM

Korban ganti rugi salah tangkap/korban peradilan sesat diganti Rp 500 ribu hingga Rp 100 juta, sebelumnya Rp 5 ribu-Rp 1 juta.

Jumat, 27 Nov 2015 11:39 WIB

detikNews

Menkum HAM Isyaratkan Setuju RUU Tax Amnesty Mulai Dibahas Tahun Ini

Badan Legislasi DPR menyetujui usulan anggota Fraksi Golkar, Misbakhun untuk membahas RUU Tax Amnesty tahun ini. Apa tanggapan Menkum HAM Yasonna Laoly?

Kamis, 26 Nov 2015 19:22 WIB

detikNews

Misbakhun Usul RUU Tax Amnesty Dibahas di 2015, Baleg DPR Setuju

Baleg DPR menerima usulan agar RUU Tax Amnesty atau yang sempat heboh disebut 'RUU Pengampunan Koruptor' masuk ke perubahan Prolegnas prioritas 2015.

Kamis, 26 Nov 2015 16:05 WIB

detikNews

SK Tak Kunjung Terbit, PPP Djan: Menkum HAM Bisa Kena Sanksi

Surat Keputusan PPP kepengurusan Djan Faridz belum juga diterbitkan Menkum HAM Yasonna Laoly. PPP Djan menyatakan Yasonna bisa kena tiga sanksi.

Kamis, 26 Nov 2015 12:09 WIB

detikNews

Pemerintah Luncurkan Kebijakan Kota Ramah HAM Awal Desember

Akan ada kebijakan pemerintah baru dalam perayaan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-dunia di Desember mendatang. Apa itu?

Rabu, 25 Nov 2015 14:47 WIB

detikNews

Masuk MKD, Henry Yosodiningrat Siap Tuntaskan Kasus Novanto

Fraksi PDIP memasukkan Henry Yosodiningkrat sebagai BKO (Bantuan Kendali Operasi) atau pengganti M Prakosa sebagai anggota MKD.

Rabu, 25 Nov 2015 11:29 WIB

detikNews

Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Naik 200 Kali Lipat, Aparat Harus Profesional

Diharapkan perubahan ini mampu membuat kinerja penyidik penegak hukum bekerja profesional.

Rabu, 25 Nov 2015 09:34 WIB

detikNews

Presiden Jokowi Siapkan Kado untuk Rakyat Indonesia, Apa Itu?

Maksimal 14 hari uang ganti rugi harus cair sejak pengadilan pengaju mengajukan ke Kemenkeu.

Rabu, 25 Nov 2015 08:52 WIB

detikNews

Revolusi Sunyi Yasonna Laoly

Tidak sampai dua jam, Menkum HAM Yasonna Laoly akhirnya mengubah PP 27/1983 tentang ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat.

Rabu, 25 Nov 2015 07:16 WIB

detikNews

Menkum HAM Janjikan SK Kepengurusan Baru Golkar dan PPP Setelah Pilkada

Menkum HAM Yasonna Laoly berjanji menerbitkan SK untuk Golkar dan PPP setelah Pilkada Serentak 9 Desember 2015.

Selasa, 24 Nov 2015 17:42 WIB