detikNews

Hakim MK Dipolisikan Mahasiswa Atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) dipolisikan. Alasannya ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan.

Kamis, 15 Okt 2015 08:01 WIB

detikNews

7 Calon Komisioner KY Jalani Uji Makalah di DPR

DPR hari ini mulai menggelar tes untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap calon. Tes dimulai dengan uji makalah.

Selasa, 13 Okt 2015 19:20 WIB

detikNews

Jelang Pilkada Serentak, Ketua MA Ingatkan Hakim Harus Netral

Indonesia akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember. Ketua MA Hatta Ali mengingatkan bawahannya untuk netral.

Minggu, 11 Okt 2015 12:19 WIB

detikNews

Ketua MPR Hadiri Pawai Budaya Adat Lampung Barat

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menghadiri acara undangan pesta rakyat dalam rangka HUT ke-24 Kabupaten Lampung Barat.

Sabtu, 10 Okt 2015 12:01 WIB

detikNews

Membedah Vonis MK yang Menghapus Kewenangan KY Dalam Menyeleksi Hakim

Meski hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna menyatakan perbedaan pendapat, tapi suaranya kalah dengan 8 hakim konstitusinya.

Kamis, 08 Okt 2015 08:40 WIB

detikNews

MK Pangkas Kewenangan KY, Komisioner: Sudah Ku Duga

MK memangkas kewenangan KY dan memutuskan MA sebagai otoritas tunggal penyeleksi hakim.

Rabu, 07 Okt 2015 18:04 WIB

detikNews

Wajib Pajak Gugat Ditjen karena Disandera, KY: Ini Pertama di Indonesia

Dewi menunggak pajak sebesar Rp 3,9 miliar. Setelah dilakukan penyanderaan, Dewi melunasi setengahnya.

Rabu, 07 Okt 2015 17:29 WIB

detikNews

Bayar Setengah Pajak Terutang, Dewi Tak Lagi Disandera

Dewi disandera di rutan Banyumas karena tidak menunggak pajak. Setelah membayar setengah pajak terutang, ia dilepaskan.

Rabu, 07 Okt 2015 17:10 WIB

detikNews

Hakim Konstitusi Palguna: KY Berwenang Seleksi Hakim

Hakim konstitusi Palguna menyatakan KY berwenang menyeleksi hakim dengan syarat tertentu. Tapi suaranya kalah.

Rabu, 07 Okt 2015 16:40 WIB

detikNews

Tok! MK Putuskan Seleksi Hakim Otoritas Kewenangan MA

KY tidak lagi berwenang ikut melakukan seleksi hakim. MK memutuskan kewenangan tersebut mutlak di tangan MA. 

Rabu, 07 Okt 2015 15:31 WIB