detikFinance

Jokowi Pilih Politisi PSI Jadi Wamen ATR

Setelah bertemu dengan Jokowi, Surya mengaku diajak berbicara tentang urusan agraria

Jumat, 25 Okt 2019 10:59 WIB

detikNews

Kabinet Jokowi Gemuk, Perbedaan Pendapat Dinilai Bisa Jadi Kendala

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai kabinet Indonesia Maju akan 'gemuk'.

Jumat, 25 Okt 2019 09:39 WIB

detikNews

Kumpulkan Anak Buah, Menaker: Ciptakan Lapangan Kerja Seluas-luasnya

Menurut Ida Kemnaker ini sangat strategis karena membuka lapangan kerja yang baru, jadi Kemnaker diharuskan bekerja dengan sungguh-sungguh.

Kamis, 24 Okt 2019 23:09 WIB

detikNews

Jokowi soal Menkum HAM: Saya Tugaskan Perbaiki yang Perlu Diperbaiki

Apa saja yang perlu diperbaiki?

Kamis, 24 Okt 2019 18:15 WIB

detikFinance

HIPMI Ingatkan Bahlil Tugas Berat Kalahkan Investasi Vietnam

Maming mengatakan, tantangan terbesar Bahlil adalah bagaimana mengalahkan Vietnam untuk urusan investasi.

Kamis, 24 Okt 2019 15:42 WIB

detikNews

Jokowi Beri 1 Bulan untuk Menteri Kumpulkan Aturan Tumpang Tindih

Secara khusus, Jokowi meminta Mendagri Tito memberi atensi terhadap persoalan ini sungguh-sungguh. Perda maupun pergub yang tumpang tindih diminta disesuaikan.

Kamis, 24 Okt 2019 11:51 WIB

detikNews

Perintah Jokowi ke Mendagri Tito: Tertibkan Aturan Hambat Investasi!

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendapat arahan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kamis, 24 Okt 2019 11:25 WIB

detikFinance

Jokowi Beri PR Menteri Baru Soal Regulasi yang Semrawut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memberikan banyak pekerjaan rumah alias 'PR' kepada seluruh menteri dan pejabat kabinet Indonesia maju.

Kamis, 24 Okt 2019 10:59 WIB

detikFinance

PR Jadi Kepala BKPM, Bahlil: Tumpang Tindih Izin Paling Berat

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan PR berat yang harus dihadapi adalah tumpang tindih perizinan.

Rabu, 23 Okt 2019 17:52 WIB

detikNews

Tanpa Pusat Legislasi Nasional, Ahli Pesimistis Omnibus Law Jokowi Tercapai

Publik menanyakan janji Presiden dalam upaya menuntaskan persoalan regulasi di Indonesia lewat Pusat Legislasi Nasional. Lalu bagaimana nasib omnibus law?

Rabu, 23 Okt 2019 17:32 WIB