Mereka menilai proses penyusunan dan pembentukan UU IKN tidak berkesinambungan. Kedua, menurut mereka UU IKN adalah konspirasi jahat antara pemerintah dan DPR.
Sejumlah nama menggugat lahirnya UU Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dua di antara pemohon adalah Letjen (Purn) Suharto dan Mayjen (Purn) Soenarko.
Pemerintahan khusus orotita yang akan menyelenggarakan pemerintahan di ibu kota baru dianggap inkonstitusional. UUD 45 tak mengenal istilah pemerintahan otorita
Edy Mulyadi memenuhi panggilan kedua Bareskrim terkait polemik 'tempat jin buang anak'. Edy mengaku sudah membawa baju ganti karena merasa akan ditahan.
Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto menekankan pihaknya sampai saat ini masih tidak setuju terkait pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur (Kaltim) menuai pro dan kontra. Jusuf Kalla (JK) menilai pemindahan IKN memiliki nilai positif ke pemerintahan daerah.