detikNews

Sebelum Paripurna, Opsi Kembali ke UU Pemilu Lama Kembali Dibuka

Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan masih terbuka kembali ke UU Pemilu lama sebelum paripurna RUU Pemilu pada 20 Juli.

Kamis, 13 Jul 2017 22:45 WIB

detikNews

Tak Tahu soal e-KTP, Djamal Aziz Mengaku Sudah Pindah Komisi

Eks anggota Komisi II DPR Djamal Aziz mengaku tak tahu-menahu pembahasan proyek pengadaan e-KTP.

Kamis, 13 Jul 2017 15:00 WIB

detikNews

Panja DPR: Penyadapan Terduga Teroris Harus Seizin Pengadilan

Penyadap wajib melaporkan ke pengadilan maksimal tiga hari dari waktu penyadapan terduga aksi terorisme.

Rabu, 12 Jul 2017 18:30 WIB

detikNews

Panja DPR Usul BIN Pimpin Penyadapan Cegah Terorisme

Panja RUU Terorisme di DPR mengusulkan BIN menjadi koordinator operasi intelijen untuk mencegah aksi terorisme.

Rabu, 12 Jul 2017 14:58 WIB

detikFinance

Diatur UU, Arsitek Asing Masuk RI Wajib Gandeng Lokal

Profesi arsitek kini lebih terjamin karena punya payung hukum berupa undang-undang (UU) yang baru disahkan DPR, Selasa (11/7/2017).

Rabu, 12 Jul 2017 11:44 WIB

detikNews

Diperiksa KPK, Agun Gunandjar Ditanya soal Surat Anggaran e-KTP

Agun Gunandjar Sudarsa diperiksa penyidik KPK terkait dengan pembahasan anggaran e-KTP.

Selasa, 11 Jul 2017 18:13 WIB

detikFinance

Profesi Arsitek RI Bakal Diatur Undang-Undang, Ini Manfaatnya

DPR dan Pemerintah akhirnya menyepakati draft RUU tentang arsitek yang telah dibahas sejak tahun lalu. Artinya Provesi Arsitek bakal diatur UU, ini dampaknya!

Senin, 10 Jul 2017 18:48 WIB

detikNews

Presidential Threshold Deadlock, Mendagri Berharap Ada Musyawarah

Mendagri yakin ada musyawarah untuk mencapai kata sepakat dalam perdebatan RUU Pemilu.

Senin, 10 Jul 2017 17:26 WIB

detikNews

Golkar: Korupsi Masih Extraordinary Crime, Jelas Merugikan Negara

Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily menilai korupsi masih termasuk extraordinary crime. Apa alasannya?

Jumat, 07 Jul 2017 21:18 WIB

detikNews

PSHK: Kasus e-KTP Bukti Bahwa Korupsi Masih Extraordinary Crime

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai tindak pidana korupsi masih termasuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Apa alasannya?

Jumat, 07 Jul 2017 18:10 WIB