detikNews

Kemenkum HAM: Banyak Peraturan yang Melenceng dari Pancasila

Di tingkat daerah, ada peraturan yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan tidak sesuai amanat Pancasila.

Rabu, 16 Des 2015 10:50 WIB

detikNews

Paripurna DPR Sepakat Revisi UU KPK Masuk Prolegnas 2015

Paripurna DPR sepakat revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK masuk Prolegnas 2015.

Selasa, 15 Des 2015 15:58 WIB

detikNews

Sekuat Apa Reza Chalid?

Wibawa MKD dipertanyakan setelah gagal menghadirkan pengusaha Reza Chalid dalam sidang kasus Novanto. Memangnya sekuat apa Reza Chalid?

Selasa, 15 Des 2015 10:45 WIB

detikNews

Menkum HAM: Biasanya Reza Chalid Ada di Singapura, Bisa Dicari Kalau DPO

Keberadaan Reza Chalid masih belum diketahui dan untuk kedua kalinya tak hadir di sidang MKD.

Senin, 14 Des 2015 14:17 WIB

detikNews

Kalau Papa Tak Minta Saham, Kenapa Reza Chalid Mangkir Dua Kali?

Kalau kasus papa minta saham itu sebuah kepalsuan seperti yang disampaikan Setya Novanto, kenapa Reza Chalid terus menghindar?

Senin, 14 Des 2015 12:22 WIB

detikNews

Panggilan Kedua MKD, Reza Chalid Mangkir Lagi

Pengusaha Reza Chalid kembali tidak memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sebagai saksi di kasus 'papa minta saham'.

Senin, 14 Des 2015 10:29 WIB

detikNews

Reza Chalid Dicari, Jaksa Agung: Rumahnya Banyak, Ada Kantor di Luar Negeri

Kejagung membutuhkan keterangannya terkait penyelidikan dugaan pemufakatan jahat dalam pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan Presdir Freeport.

Jumat, 11 Des 2015 18:10 WIB

detikNews

Jaksa Agung: Reza Chalid ke Luar Negeri Saat Masih Merasa Merdeka

Reza Chalid yang terlibat percakapan 'Papa Minta Saham' sudah berada di luar negeri. Reza pergi ke luar negeri saat merasa masih 'merdeka'.

Jumat, 11 Des 2015 13:59 WIB

detikNews

Novanto Setujui Dimyati Natakusumah Jadi Ketua Fraksi PPP

Djan menunjuk Dimyati Natakusumah sebagai Ketua Fraksi dan disetujui Ketua DPR Setya Novanto.

Jumat, 11 Des 2015 10:56 WIB

detikNews

RUU CoC Bisa Bungkam Pers, Menkum HAM: Kebebasan Harus Diatur

RUU Contempt of Court menuai kontroversi lantaran berpotensi membungkam kebebasan pers dan berekspresi. Menkum HAM menilai kebebasan haruslah diatur.

Kamis, 10 Des 2015 23:36 WIB