Lima anggota DPR mengawali penggunaan hak menyatakan pendapat terhadap kasus Bank Century. Hak menyatakan pendapat itu mereka gunakan karena kekecewaan terhadap penegakan hukum atas kasus Century yang tidak kunjung tuntas.

Tanggal 2 Maret 2010, Paripurna akan membahas tatib yang salah satunya membahas mengenai pemakzulan. Ketua Fraksi MPR dari PD, Agus Hermanto menyatakan tidak ada masalah dengan itu. Karena setiap periode harus selalu disahkan kembali.

Jika tidak ada aral melintang, MPR akan mengelar sidang paripurna dengan agenda pengesahan rancangan peraturan tata tertib MPR. Dalam rancangan itu juga diatur tentang pemakzulan. Ketua FPKB MPR Lukman Edy menilai Tatib Pemakzulan ini draf biasa dan sudah lama dibahas.

Wakil Ketua Pansus Angket Century Gayus Lumbuun dan tim akan kembali bertolak ke Pulau Bali. Kedatangan pertama mereka ke Pulau Dewata sebelumnya terhalangi saat meminta sejumlah data terkait kasus Bank Century.

Anggota Pansus Angket Bank Century Benny K Harman mengusulkan agar rapat pansus dengan agenda pemeriksaan saksi dilangsungkan tertutup. Hal ini mengacu pada UU 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR.