detikNews

Agung: Pelantikan Ketua DPR Pengganti Novanto Tunggu Pengesahan Partai

Ketua Umum Golkar Munas Ancol Agung Laksono meminta DPR tak melantik Ketua DPR pengganti Setya Novanto sebelum ada pengesahan kepengurusan Golkar.

Minggu, 10 Jan 2016 06:19 WIB

detikNews

SK PPP Romi Dicabut, JK: Harus Rekonsiliasi

Wapres JK mendorong PPP menggelar rekonsiliasi nasional.

Jumat, 08 Jan 2016 18:20 WIB

detikNews

SK PPP Dicabut, Romi: Ketum Kembali Dijabat Suryadharma Ali

Pengurus DPP PPP Kubu Romahurmuziy menyambangi gedung Ditjen AHU Kemenkum HAM untuk menerima SK pencabutan SK pengesahan kepengurusannya.

Jumat, 08 Jan 2016 11:23 WIB

detikNews

JK Akui Bahas Strategi Penyelamatan Golkar dengan Yasonna

Partai Golkar memasuki masa kelam. Saat para senior berniat menyatukan Golkar, sejumlah kader di Senayan justru saling pecat.

Kamis, 07 Jan 2016 19:30 WIB

detikNews

Galih Kangkung Partai Golkar

Partai Golkar monting. Semua faksi berseteru. Tidak lagi ada kawan, karena semua telah berubah lawan.

Rabu, 06 Jan 2016 11:57 WIB

detikNews

Akbar: Kalau Rapimnas Sebelum Pengesahan Menkum, Ya Tidak Sah

Menurut Akbar Tandjung Rapimnas yang akan digelar kubu Ical tidak sah sebelum mendapat pengesahan dari Kemenkumham.

Selasa, 05 Jan 2016 17:34 WIB

detikNews

Begini Reaksi Keras Akbar Tandjung Atas Sanksi Teguran dari Nurdin Halid

Konflik di tubuh Partai Golongan Karya kian panas. Akbar Tandjung bereaksi keras atas sanksi teguran dari Nurdin Halid.

Selasa, 05 Jan 2016 16:15 WIB

detikNews

Agun Gunandjar: Konflik Golkar Hanya Bisa Diselesaikan Lewat Munas

Internal Partai Golkar mencari jalan untuk mengakhiri sengkarut kepengurusan yang berujung tak diakuinya kepengurusan Golkar oleh Pemerintah.

Senin, 04 Jan 2016 11:31 WIB

detikNews

Din Minimi Menyerahkan Diri, Panglima: Kembali ke Ibu Pertiwi Baik Sekali

Din Minimi dan kelompoknya menyerahkan diri. Begini reaksi Panglima TNI dengan kabar tersebut.

Sabtu, 02 Jan 2016 01:06 WIB

detikNews

SK Dicabut Menkum HAM, Agung: Mulai Besok Tak Ada yang Memimpin Golkar

Agung Laksono menerima keputusan Menkum HAM mencabut SK kepengurusannya. Selanjutnya, dia meminta Mahkamah Golkar bersidang.

Kamis, 31 Des 2015 15:43 WIB