detikNews

Ini Dialog Susi Tur Minta Uang untuk Akil: Tambahin, Masa Cuma 1 Kilo

Jaksa memutar rekaman penyadapan antara advokat Susi Tur Andayani dengan calon wakil bupati Lebak yang kalah, Kaswin. Susi meminta agar uang Rp 1 miliar untuk Akil Mochtar bisa ditambah oleh Kaswin.

Senin, 17 Mar 2014 13:47 WIB

detikNews

Susi Tur Panggil Akil Mochtar dengan Sebutan 'Bos' atau 'Bapak Saya'

Advokat Susi Tur Andayani yang kini jadi terdakwa memang terbilang dekat dengan eks Ketua MK, Akil Mochtar. Oleh Susi, Akil bahkan memiliki panggilan khusus.

Senin, 17 Mar 2014 12:17 WIB

detikNews

Rusak Ruang Sidang MK, 3 Terdakwa Duduk di Kursi Pesakitan PN Jakpus

Kasus pengrusakan ruang sidang Mahkamah Konstitusi usai putusan sengketa pilkada Maluku November 2013 lalu mulai disidangkan di PN Jakpus. Tiga orang duduk sebagai terdakwa.

Kamis, 13 Mar 2014 16:33 WIB

detikNews

Soal Suap Menangkan Atut di MK, Wawan: Nanti Lihat di Persidangan

Tubagus Chaeri Wardhana menolak berkomentar soal dakwaan pemberian duit Rp 7,5 miliar ke Akil Mochtar. Uang itu untuk mempertahankan kemenangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno dalam Pilgub Banten yang digugat di Mahkamah Konstitusi.

Kamis, 13 Mar 2014 13:28 WIB

detikNews

Suap Akil Rp 1 M, Wawan: Yang Berkepentingan Amir Hamzah

Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan membantah memiliki kepentingan dalam perkara penyuapan ke Akil Mochtar terkait penanganan sengketa Pilkada Lebak. Wawan menyebut duit Rp 1 miliar untuk Akil Mochtar merupakan kepentingan Amir Hamzah, calon bupati Lebak.

Kamis, 13 Mar 2014 12:12 WIB

detikNews

Usut Kepala Daerah yang Diduga Menyuap Akil, KPK Temukan Titik Terang

Dalam surat dakwaan untuk Akil Mochtar disebutkan terdapat sejumlah kepada daerah yang turut memberikan uang panas kepada mantan Ketua MK tersebut. KPK mulai bergeliat mengusut kasus tersebut.

Rabu, 12 Mar 2014 10:07 WIB

detikNews

Pakar Hukum Tata Negara: Usulan MK di Bawah MA Sudah Ada Sejak 2002

Usulan untuk menempatkan MK di bawah MA kembali menyeruak. Namun hal itu tidak menjadi solusi untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap MK.

Selasa, 11 Mar 2014 17:45 WIB

detikNews

Putusan Banyak Timbulkan Masalah, Kewenangan MK Perlu Ditata Ulang

Beberapa waktu terakhir putusan Mahkamah Kontitusi (MK) membuat masyarakat kecewa. Seperti kasus-kasus pilkada, pemilu serentak 2019 dan terakhir yaitu Peninjauan Kembali (PK) bisa berkali-kali.

Selasa, 11 Mar 2014 16:13 WIB

detikNews

Pakar Hukum Tata Negara: Rumornya, MK Putuskan Dulu Baru Ditafsirkan

MK dinilai dalam membuat putusan-putusan sengketa pilkada tidak maksimal. Ahli hukum tata negara Dr Ir Ni'matul Huda menilai hal ini disebabkan waktu mengadili maksimal 14 hari di kasus itu.

Selasa, 11 Mar 2014 15:10 WIB

detikNews

Eks Hakim Agung Usul MK di Bawah MA karena Putusan Banyak Timbulkan Masalah

Berbagai gagasan mulai dilontarkan untuk memberikan solusi dari banyaknya putusan MK yang membuat gaduh hukum Indonesia. Salah satunya menjadikan MK di bawah Mahkamah Agung.

Senin, 10 Mar 2014 16:42 WIB