Berita terpopuler detikFinance Kamis (8/10/2020) tentang sponsor di balik aksi massa menolak Omnibus Law Cipta Kerja, dan respons pengusaha terhadap aksi massa.
Pemerintah tidak lagi menggunakan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional sebagai pertimbangan penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan UU Cipta Kerja bertujuan permudah masuknya investasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja RI.
Perhitungan upah minimum selama ini mengacu PP 78/2015. Namun, skema dalam aturan itu kemungkinan tidak digunakan untuk tahun 2021 karena pandemi COVID-19.