detikNews
Minta Pengesahan UU MD3 Ditunda, NasDem-PPP WO dari Paripurna
NasDem dan PPP tidak menyetujui pengesahan revisi UU MD3. Mereka lalu walk out dari paripurna DPR.
Senin, 12 Feb 2018 17:42 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Revisi UU MD3 Disahkan Sore Ini, Ada Pasal Kontroversial
Revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) akan disahkan sore ini dalam rapat paripurna. Sedikitnya ada dua pasal dalam revisi UU MD3 yang menuai kontroversi.
Senin, 12 Feb 2018 16:34 WIB
detikNews
Ini Alasan PPP Laporkan Asyari Usman ke Bareskrim Polri
DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui lembaga bantuan hukum (LBH) melaporkan eks wartawan Asyari Usman ke Bareskrim Polri.
Sabtu, 10 Feb 2018 01:13 WIB
detikNews
PPP: DPR Jangan Sewenang-wenang Minta Polri soal Pemanggilan Paksa
PPP tidak setuju dengan aturan di RUU MD3 soal polisi wajib membantu DPR panggil paksa pihak yang mangkir dari panggilan. DPR diminta tak sewenang-wenang.
Jumat, 09 Feb 2018 17:46 WIB
detikNews
Baleg: PDIP, Gerindra, PKB Dapat Jatah Kursi Pimpinan MPR
Rapat revisi UU MD3 menyepakati jumlah kursi pimpinan MPR bertambah 3. Kursi tersebut akan dialokasikan untuk fraksi PDIP, Gerindra, dan PKB.
Kamis, 08 Feb 2018 03:32 WIB
detikNews
Tolak Tambahan Kursi Pimpinan MPR, PPP: Langgar Putusan MK
Fraksi PPP menolak tambahan kursi pimpinan MPR dalam revisi UU MD3. Apa alasannya?
Kamis, 08 Feb 2018 03:10 WIB
detikNews
Pimpinan DPR Bakal Jadi Genap, PPP Usul untuk Tiru MK
Pimpinan DPR bakal jadi genap setelah revisi UU MD3 disahkan. Bagaimana pengambilan keputusannya?
Rabu, 07 Feb 2018 16:43 WIB
detikNews
Bamsoet Terima Masukan MUI Soal LGBT di RUU KUHP
Bamsoet menegaskan bahwa tak ada satu pun fraksi di DPR yang mendukung kehadiran LGBT.
Selasa, 06 Feb 2018 15:05 WIB
detikNews
Bahas Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, PD: Kartu Kuning Termasuk?
"Misalnya anak BEM UI yang angkat kartu kuning? Apakah mahasiswa yang angkat kartu kuning itu penghinaan?" tanya Benny K Harman.
Senin, 05 Feb 2018 16:27 WIB
detikNews
Soal Pasal Penghinaan Presiden, Panja RKUHP: Bisa Jadi Delik Aduan
Panja RUU KUHP mengatakan pasal penghinaan presiden bisa saja menjadi delik aduan.
Senin, 05 Feb 2018 14:15 WIB