Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendorong Seskab Dipo Alam untuk membuka identitas ketua fraksi DPR yang kongkalikong korupsi APBN. Dipo Alam sebaiknya juga menyampaikan data tersebut ke KPK.
Setkab menerima pengaduan dari seorang PNS soal tawaran penggelembungan anggaran Rp 700 miliar oleh oknum DPR. BK DPR pun meminta laporan itu agar juga diterima oleh mereka.
Seskab Dipo Alam mengungkapkan dugaan kongkalikong antara salah satu kementerian dengan oknum DPR. Dipo diharap langsung memberikan tindakan konkret dengan melapor kepada KPK.
Lily Wahid menyebut Komisi VI dan VII DPR yang sedang menggoyang Menteri BUMN Dahlan Iskan adalah 'komisi basah'. Ada cerita menarik di balik penyebutan 'komisi basah' dan 'komisi kering'.
Setelah terkatung-katung nasibnya, usulan pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya disetujui DPR. Komisi III resmi mencabut tanda bintang anggaran gedung KPK.
Draf usulan revisi UU KPK telah sampai di Baleg DPR. Beberapa pasal dalam draf usulan itu akan memangkas beberapa kewenangan KPK seperti penyadapan dan penuntutan. Jika hal itu terjadi, maka korupsi akan semakin merajalela di Indonesia.
"Saya rasa tentunya kalau diperiksa ya mendukung supremasi hukum ya memang layak diperiksa harus memberikan kesaksian yang benar," kata Ketua FPG DPR Setya Novanto.