Badan Legislasi DPR RI resmi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai usul inisiatif DPR.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan belanja wajib (mandatory spending) pendidikan sebesar 20% dari APBN dialokasikan sesuai amanat Undang-Undang (UU).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan prajurit TNI aktif dapat mengisi jabatan di 14 kementerian atau lembaga yang beririsan dengan pertahanan.
DPR RI sahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2024 menjadi UU. Menkeu Sri Mulyani menegaskan pentingnya akuntabilitas dan responsif terhadap tantangan global.