Komisi I DPR RI telah menyelesaikan pembahasan RUU TNI pada tingkat pertama kemarin. Rencananya, RUU ini dibawa ke paripurna besok untuk disahkan menjadi UU.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan prajurit TNI aktif dapat mengisi jabatan di 14 kementerian atau lembaga yang beririsan dengan pertahanan.
FH UB dan Koalisi Masyarakat Sipil memberikan kritik tajam terkait RUU TNI, Polri, hingga Kejaksaan. RUU itu berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan pengesahan RUU TNI tidak mungkin sebelum masa reses Lebaran. RUU TNI paling cepat disahkan masa persidangan berikutnya.