detikNews

Wamenkum soal Penangkapan Tanpa Izin Pengadilan: Nanti Keburu Kabur

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menjelaskan soal penangkapan hingga penahanan tersangka dalam KUHAP baru tak harus izin pengadilan.

Senin, 05 Jan 2026 11:10 WIB

detikNews

Waka MPR: Transisi Energi RI Harus Dipercepat, Kita Masih Bergantung Impor

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno berkomitmen untuk mengawal percepatan transisi energi nasional. Ia dorong pemanfaatan sumber energi domestik untuk kurangi impor.

Senin, 29 Des 2025 19:01 WIB

detikFinance

Jurus OJK Berantas Praktik Goreng Saham di Bursa Efek

OJK menegaskan tidak toleransi praktik manipulatif di pasar modal.

Selasa, 30 Des 2025 14:15 WIB

detikNews

Polisi Penyidik Utama di KUHAP Baru, Menkum: Bentuk Criminal Justice System

Menteri Hukum Supratman menjelaskan peran penyidik Polri sebagai penyidik utama dalam KUHAP baru untuk membentuk sistem peradilan pidana yang lebih efektif.

Senin, 05 Jan 2026 13:54 WIB

detikNews

Waka MPR Nilai Pilkada Dipilih DPRD Tak Langgar Konstitusional

Waka MPR Eddy Soeparno menilai pilkada yang dipilih DPRD tidak melanggar konstitusi. Ia mengusulkan opsi ini untuk perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia.

Senin, 29 Des 2025 17:26 WIB

detikJatim

Sepanjang 2025, URC PUTR Gresik Perbaiki Ribuan Jalan Berlubang-Rusak

Unit Reaksi Cepat Dinas PUTR Gresik perbaiki 1.511 titik jalan rusak hingga akhir 2025. Perbaikan mencakup jalan desa, kabupaten, dan provinsi.

Senin, 29 Des 2025 20:45 WIB

detikNews

Waka MPR Soroti Insiden Kapal Tenggelam Bawa Pelatih Valencia di Bajo

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno soroti insiden tenggelamnya kapal wisata di Labuan Bajo. Dia minta peningkatan keamanan transportasi, terutama saat cuaca ekstrem.

Senin, 29 Des 2025 17:02 WIB

detikNews

Korupsi, Terorisme, hingga Kekerasan Seksual Tak Bisa Restorative Justice

Menkum Supratman menjelaskan tindak pidana yang dikecualikan dari restorative justice, termasuk korupsi dan kekerasan seksual. Syarat RJ juga diungkapkan.

Senin, 05 Jan 2026 13:32 WIB

detikNews

Pemerintah Tegaskan Pasal Penghinaan Lembaga Negara di KUHP Baru Dibatasi

Pemerintah menjelaskan pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP baru yang berlaku 2026. Pasal ini membatasi lembaga yang dilindungi dan bersifat delik aduan.

Senin, 05 Jan 2026 10:44 WIB

detikNews

Wamenkum: Kalau Ada yang Bilang Sadap Tanpa Izin Pengadilan, Itu Hoaks

Wamenkum Eddy Hiariej menegaskan bahwa narasi penyadapan tanpa izin pengadilan adalah hoaks. Penyadapan harus diatur dalam undang-undang tersendiri.

Senin, 05 Jan 2026 12:43 WIB