Komisi VI DPR RI menyetujui Revisi Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lanjut ke pembahasan Tahap II dan disetujui dalam Sidang Paripurna.
DPR RI setujui ketua dan anggota Komite BPH Migas periode 2025-2030. Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, dengan 9 anggota terpilih setelah uji kelayakan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran meningkatkan soliditas internal agar pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara bisa diwujudkan.
MKD DPR menetapkan Adies Kadir dan Uya Kuya tidak melanggar etik dan status anggota DPR-nya dipulihkan. Pemulihan status itu akan diumumkan di rapat paripurna.