detikNews Fadli Zon: KPK Jangan Dibubarkan atau Diperlemah! Wakil Ketua DPR yang juga Presiden GOPAC Fadli Zon menyatakan dukungan untuk KPK. Apa penegasannya? Senin, 12 Okt 2015 16:15 WIB
detikNews Soal Revisi KPK, Menko Polhukam: Kalau DPR Bilang Ditunda ya Bagus Badan Legislasi DPR mengembalikan draf revisi UU KPK ke masing-masing fraksi pengusul. Apa komentar Menko Luhut? Senin, 12 Okt 2015 15:59 WIB
detikNews Ketum Partai Idaman Rhoma Irama Kritik Rencana DPR Revisi UU KPK Ketua Umum DPP Partai Idaman Rhoma Irama mengkritik rencana revisi UU KPK oleh DPR. Dia tak setuju adanya pelemahan KPK melalui revisi UU ini. Senin, 12 Okt 2015 14:59 WIB
detikNews Aktivis Perempuan Anti Korupsi: Kami Tolak Revisi UU KPK Upaya DPR merevisi UU KPK ditentang. Salah satunya datang dari perempuan anti korupsi. Senin, 12 Okt 2015 14:47 WIB
detikNews Pengurus DPP Demokrat Datangi KPK, Tegaskan Penolakan Revisi UU Puluhan pengurus DPP Partai Demokrat mendatangi kantor KPK siang ini. Ada apa? Senin, 12 Okt 2015 14:43 WIB
detikNews Tak Penuhi Panggilan MKD, Fadli Zon Datangi KPK Sebagai Presiden GOPAC MKD hari ini memanggil Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Namun Fadli justru mendatangi KPK dalam kapasitasnya sebagai Presiden Parlemen Antikorupsi se-Dunia. Senin, 12 Okt 2015 14:04 WIB
detikNews Waka Komisi III DPR: Tak Perlu Konsultasi dengan Presiden Soal Revisi UU KPK Pimpinan DPR melayangkan surat ke Presiden Jokowi untuk meminta rapat konsultasi. Salah satu agenda adalah membahas rencana revisi UU KPK. Perlukah? Senin, 12 Okt 2015 12:59 WIB
detikNews Projo Ingatkan Janji Jokowi Konsisten Berantas Korupsi Ormas Projo mengingatkan pemberantasan korupsi adalah bagian dari janji kampanye Presiden Jokowi. Senin, 12 Okt 2015 12:02 WIB
detikNews Pembahasan Revisi UU KPK Ditunda, Draf Dikembalikan ke Fraksi Pengusul Badan Legislasi (Baleg) DPR menunda pembahasan revisi UU KPK yang menuai polemik di masyarakat. Senin, 12 Okt 2015 11:16 WIB
detikNews Wakil Ketua DPR: Tanpa Surat Presiden Jokowi, Tak Ada Revisi UU KPK Surat Presiden atau Surpres adalah kunci keberlanjutan revisi UU KPK di DPR. Senin, 12 Okt 2015 10:34 WIB