detiksearch

detikFinance

Sofjan Wanandi Kritik Cak Imin Cuma Janji Kosong

Kalangan pengusaha mempertanyakan janji pelaksanaan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Rabu, 27 Feb 2013 15:41 WIB

detikFinance

Bos PLN: Gaji Pekerja Outsourcing Kami sesuai UMP

PLN menyatakan sebagian pekerjaan dilimpahkan kepada pihak ketiga atau pekerja outsourcing. PLN membayar upah pekerja outsourcing-nya sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP).

Rabu, 27 Feb 2013 11:51 WIB

detikNews

Buruh Sambangi Balai Kota Minta Jokowi Putuskan Penangguhan UMP

Buruh dari Serikat Pekerja Nasional mendatangi Balai Kota. Buruh mendesak Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo segera memutuskan untuk menyetujui atau menolak penangguhan upah minimum provinsi (UMP) 2013.

Selasa, 26 Feb 2013 19:32 WIB

detikFinance

Dahlan: Pegawai Outsourcing BUMN Gajinya Tak Boleh di Bawah UMP

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menegaskan manajemen perusahaan pelat merah harus memperlakukan pekerja atau karyawan outsourcing dengan baik.

Selasa, 19 Feb 2013 13:02 WIB

detikFinance

Pemerintah Harus Ajak Apindo untuk Kembali ke LKS Tripartit

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) selalu mangkir dalam rapat yang dilakukan oleh Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).

Senin, 18 Feb 2013 17:05 WIB

detikFinance

489 Perusahaan Diizinkan Bayar Gaji di Bawah UMP

Ada 949 perusahaan ajukan permohonan penangguhan pembayaran upah minimum provinsi (UMP) baru yang naik tahun ini. Ada 489 perusahaan yang diberikan izin.

Kamis, 14 Feb 2013 16:37 WIB

detikNews

Kemenakertrans Minta Jokowi Teken SK Penangguhan UMP Ribuan Pekerja

Sebanyak 492 perusahaan mengajukan permohonan penangguhan Upah Minimum Propinsi (UMP) 2013. Kemenakertrans minta Jokowi agar mengeluarkan SK penangguhan UMP 2013 itu.

Rabu, 13 Feb 2013 03:44 WIB

detikNews

Tekan Kriminalitas, Pemprov DKI Berencana Hapus Angkot

Angka kriminalitas yang terjadi di angkutan kota di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Fenomena ini mendorong Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk mengatur operasi angkutan umum di Jakarta. Salah satunya dengan rencana menghapus jenis angkutan umum mobil kecil.

Senin, 11 Feb 2013 19:59 WIB