detikNews

5 Warga Bantul Jalan Kaki ke Jakarta untuk Temui SBY

Lima orang warga Bantul Porvinsi DI Yogyakarta berjalan kaki menuju Jakarta. Mereka ingin bertemu Presiden SBY agar segera menyelesaikan RUU Keistimewaan Yogyakarta.

Kamis, 11 Des 2008 14:02 WIB

detikNews

Hakim Ad Hoc Diusulkan Jadi Mayoritas di Pengadilan Tipikor

Rapat dengar pendapat terkait RUU Pengadilan Tipikor masih berlangsung. Namun mencuat usulan agar jumlah hakim ad hoc lebih banyak dari hakim karir dalam susunan komposisi majelis hakim. Alasannya?

Kamis, 11 Des 2008 13:08 WIB

detikNews

DPR Optimistis RUU Tipikor akan Selesai Sebelum Pemilu 2009

Anggota DPR pansus RUU Pengadilan Tipikor menggelar rapat dengar pendapat bersama KPK, ICW), dan KRHN. DPR optimis akan selesai sebelum pemilu.

Kamis, 11 Des 2008 10:09 WIB

detikNews

Hidayat: Pensiun Hakim Agung 65 Tahun Saja

Usia pensiun hakim agung masih menjadi masalah dalam pengesahan RUU MA. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan usia pensiun hakim agung cukup mencapai 65 tahun saja.

Selasa, 09 Des 2008 15:39 WIB

detikNews

Hari Antikorupsi Dunia, Nasib RUU Pengadilan Tipikor Ngadat

Hari Antikorupsi Dunia yang jatuh pada Selasa 9 Desember 2008 ini dibayangi nasib mendung Pengadilan Tipikor. Pengadilan ini terancam lenyap karena payung hukumnya tak kunjung dibahas.

Selasa, 09 Des 2008 07:38 WIB

detikNews

ICW Minta MK Desak DPR Rampungkan UU Pengadilan Tipikor

Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kritis. Indonesia Corruption Watch meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat payung hukum pengadilan para koruptor itu.

Kamis, 04 Des 2008 15:32 WIB

detikNews

Peraturan KPU Soal NPWP Dinilai Bertentangan dengan UU

KPU telah menetapkan peraturan yang mewajibkan penyumbang dana kampanye di atas 20 juta untuk mencatumkan NPWP. Namun hal itu dinilai bertentangan dengan UU 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif.

Jumat, 28 Nov 2008 21:07 WIB

detikNews

Antisipasi Korupsi, KPU Harus Audit Aset

Aset milik KPU belum diaudit secara lengkap. Akibatnya, muncul item pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya tidak perlu dilakukan karena sudah tersedia. Ini memicu peluang korupsi. KPU pun diminta melakukan audit aset.

Jumat, 21 Nov 2008 14:13 WIB

detikNews

Catatan Kritis RUU Pilpres

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mulai hangat diperbincangkan. Bahkan, ada keinginan dari beberapa parpol mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Rabu, 19 Nov 2008 18:46 WIB

detikNews

Kuota 30% Kaum Perempuan Tak Serius

Kuota kaum perempuan 30% menjadi tidak serius dan tidak jelas manfaatnya. Ketentuan optional untuk mendudukkan mereka dalam kepengurusan partai. Tidak ada sanksi jika tidak terpenuhi.

Rabu, 19 Nov 2008 10:38 WIB