Hal itu disampaikan Wandy menanggapi kekhawatiran pembangunan dan pemindahan IKN hanya akan berjalan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
KPK mengungkap dugaan bagi-bagi kaveling di IKN Nusantara dan akan menyelidiki keterlibatan Bupati PPU. Saat dikonfirmasi hal itu, Bupati PPU hanya bungkam.