detikNews

Hanura: Drop Pasal Pembonsai dari RUU KPK!

Partai Hanura mendesak draf revisi UU KPK dikaji ulang. Semua pasal yang membonsai kewenangan KPK harus didrop.

Selasa, 02 Okt 2012 17:23 WIB

detikInet

Hacker Beraksi Demi Nafsu Birahi

Jutaan pengguna internet di Brasil menjadi korban penyadapan hacker demi keuntungan finansial. Ironisnya, uang hasil curian itu diduga dihabiskan pelaku di pusat prostitusi.

Selasa, 02 Okt 2012 14:35 WIB

detikNews

Kewenangan KPK Dibonsai Ibarat Pesawat Tempur Tak Bersenjata

Beberapa kewenangan KPK terancam dihapus oleh DPR melalui revisi UU. Fraksi Hanura menegaskan pihaknya menolak draf revisi UU terutama bagian yang melemahkan kinerja KPK.

Selasa, 02 Okt 2012 12:56 WIB

detikNews

Baleg DPR: Pasal dalam Draf Revisi UU yang Lemahkan KPK Harus Diubah

Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR, Ignatius Mulyoni, mendesak Komisi III untuk merevisi draf UU KPK yang baru. Terutama pasal-pasal yang dinilai melemahkan kinerja KPK di masa mendatang.

Selasa, 02 Okt 2012 11:43 WIB

detikNews

M Jasin: Kewenangan Direduksi, KPK Jadi Macan Ompong

Lebih baik UU KPK dibiarkan apa adanya. Bila tetap langkah KPK perangi tindak korupsi dipersulit, KPK akan jadi macan ompong belaka.

Senin, 01 Okt 2012 11:06 WIB

detikNews

5 Alasan Mengapa UU KPK Selalu 'Digoyang'

Untuk kesekian kalinya revisi UU KPK digoreng lagi DPR. Memang hak DPR untuk mengubah UU. Tapi persoalannya, yang hendak diubah yang menjadi kewenangan krusial KPK.

Senin, 01 Okt 2012 09:31 WIB

detikNews

Penasihat KPK: Izin Menyadap ke PN Tidak Logis

Dalam draft UU 30 Tahun 2002 tentang KPK, muncul pasal sisipan yang mengharuskan KPK untuk meminta izin pengadilan negeri dalam hal melakukan penyadapan. Hal ini dinilai sangat tidak relevan.

Senin, 01 Okt 2012 07:10 WIB

detikNews

Fraksi Demokrat Minta Revisi UU KPK Disetop

Fraksi Partai Demokrat di DPR akhirnya memutuskan untuk meminta pembahasan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihentikan. Alasannya, revisi tersebut dikhawatirkan malah akan melemahkan keberadaan KPK dengan adanya usulan mengamputasi sejumlah kewenangan komisi.

Senin, 01 Okt 2012 02:14 WIB

detikNews

Pasal 'Sisipan' yang Membatasi Penyadapan KPK

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan wewenang kepada KPK menyadap setiap terduga korupsi. Namun dalam revisi UU KPK, disisipkan pasal yang banyak menuai kontroversi.

Minggu, 30 Sep 2012 10:30 WIB

detikNews

Tak Ada Penyebutan KPK Sebagai Lembaga Ad Hoc

Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyebut KPK sebagai lembaga ad hoc, berbeda dengan yang didengungkan politisi selama ini. Tidak adanya penyebutan sebagai lembaga ad hoc itu juga tidak tercantum dalam draf revisi UU KPK yang dikritik banyak kalangan itu.

Minggu, 30 Sep 2012 09:48 WIB