Puan Maharani menekankan perlunya perlindungan data pribadi WNI dalam kesepakatan dagang dengan AS. Pemerintah diminta menjelaskan terkait kesepakatan itu
Pemuda dan NGO di Kalteng menggelar aksi protes di depan DPRD menolak RUU TNI yang dianggap mengembalikan militerisme. Tuntutan utama adalah mencabut UU TNI.
DPR RI sahkan RUU TNI, namun prosesnya dinilai mencederai demokrasi. Pakar hukum Universitas Brawijaya (UB) meyinggung sistem militeristik pada era Orde Baru.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan revisi UU TNI hasil kesepakatan pemerintah dan DPR, tanpa intervensi Presiden Prabowo. Begini pernyataannya.