detikNews

Busyro Pilih Pasif Terkait Usulan KPK Hanya Tangani Kasus di Atas Rp 5 M

Revisi UU KPK mulai diwacanakan DPR. Salah satu poin yang menarik yakni KPK hanya menangani kasus korupsi di atas Rp 5 miliar. Bagaimana tanggapan KPK

Senin, 04 Apr 2011 18:41 WIB

detikNews

Proyek e-KTP dan NIK Takkan Libatkan Tersangka Korupsi

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Irman, tidak akan diikutkan dalam mengurus proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang akan digelar kementerian tersebut. Oleh Kejaksaan Agung, Irman telah ditetapkan menjadi tersangka.

Senin, 24 Jan 2011 19:25 WIB

detikNews

MK Tolak Gugatan Hengky Baramuli Soal Uji Materi UU KPK

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU KPK yang diajukan tersangka penerima aliran dana pemilihan Guburnur BI, Hengky Baramuli. MK menilai pasal 40 UU KPK tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Kamis, 20 Jan 2011 16:57 WIB

detikNews

Masa Jabatan Busyro Muqoddas 1 Tahun, ICW dan YLBHI Gugat ke MK

ICW dan YLBHI mengajukan uji materi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 33 dan 34 ke Mahkamah Konstiusi (MK). Mereka memprotes penetapan 1 tahun masa jabatan Busyro Muqoddas, karena hanya akan memboroskan anggaran senilai Rp 2,5 miliar.

Rabu, 19 Jan 2011 11:50 WIB

detikNews

Patrialis: MK Tak Punya Kewenangan Bikin Regulasi Soal Masa Jabatan KPK

Pengajuan uji materi pasal 33 dan 34, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK oleh ICW ke MK dinilai sah-sah saja. Namun MK sebagai lembaga tinggi negara tidak mempunyai wewenang untuk membuat regulasi mengenai masa jabatan KPK.

Senin, 20 Des 2010 13:51 WIB

detikNews

Canda Hakim MK: Masa Mesin Foto Copy di Kantor Farhat Abbas Tak Ada

Farhat Abbas selaku kuasa hukum Hengky Baramuli mendapat nasihat hakim untuk memperbaiki permohonannya. Bahkan karena kurang lengkap, hakim konstitusi seraya bercanda menyindir Farhat Abbas yang tidak punya mesin foto copy.

Kamis, 14 Okt 2010 11:45 WIB

detikNews

PK Bibit-Chandra Ditolak, DPR akan Percepat Seleksi Bambang-Busyro

Tidak diterimanya PK Kejagung tentang SKPP kasus Bibit  dan Chandra berpeluang menimbulkan kekosongan pimpinan di KPK. Oleh sebab itu, Komisi III DPR berencana memajukan waktu seleksi terhadap Bambang dan Busyro.

Sabtu, 09 Okt 2010 09:24 WIB

detikNews

Sebagian Besar UU Dibatalkan di MK karena Hasil Kompromi Politik

Sebagian besar UU yang dibatalkan MK karena terlalu banyaknya kompromi politik saat proses pembuatan UU di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga substansi hukumnya terabaikan.

Selasa, 23 Feb 2010 16:07 WIB

detikNews

Golkar: KSSK, BI, Bapepam, dan LPS Paling Bertanggungjawab

Golkar sudah menyebut siapa saja pihak-pihak yang bertanggungjawab terkait kasus Bank Century. Partai berlogo pohon beringin ini pun meminta agar ada langkah hukum pada individu yang ada di dalam lembaga tersebut.

Kamis, 28 Jan 2010 19:29 WIB

detikNews

Tifatul: Baru Rancangan Kok Dibilang Inkonstitusional

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyadapan diterbitkan untuk menyempurnakan Peraturan Menteri No 11 Tahun 2006 yang sekarang dipakai KPK. Tifatul pun tidak terima RPP disebut inkonstitusional.

Selasa, 15 Des 2009 14:45 WIB