Wapres Ma'ruf Amin menegaskan bahwa tak ada penghapusan kewajiban sertifikat halal pada draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja. Aturan itu akan diperkuat.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan Rancangan Undang-undang (RUU) omnibus law sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020.
"Kami ingatkan untuk mewaspadai kemungkinan munculnya penumpang gelap omnibus law dalam hal ini adalah para pemburu rente," kata anggota DPR, Zainudin Maliki.
Presiden Jokowi bertemu dengan pimpinan partai koalisi pada sore tadi. Pertemuan juga dihadiri oleh pimpinan DPR hingga menteri Kabinet Indonesia Maju.