Baleg DPR RI membahas revisi UU Komisi Yudisial. Ketua KY, Abdul Chair, usulkan sanksi hakim bersifat final dan mengikat untuk efektivitas penjatuhan sanksi.
Baleg DPR melakukan rapat evaluasi RUU Prolegnas Prioritas 2026. Komisi III memaparkan 4 RUU penting, termasuk perubahan KUHPerdata dan RUU Perampasan Aset.
Menteri HAM Natalius Pigai menyerahkan draf RUU Masyarakat Adat ke Baleg DPR, menargetkan penyelesaian tahun ini dan mengakui eksistensi masyarakat adat.
Wakil Ketua Baleg DPR, Doli Kurnia menegaskan pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi sebagai fondasi utama perumusan kebijakan nasional tepat sasaran.