detikNews

Enam Partai Ini Tak Masalah Eks Koruptor Nyaleg

Polemik larangan eks koruptor nyaleg. Enam partai tolak aturan KPU ini.

Minggu, 27 Mei 2018 10:00 WIB

detikNews

KPU Larang Eks Napi Korupsi Nyaleg, PKS: Pastikan Tak Langgar HAM

PKS ingatkan larangan eks napi korupsi nyaleg berpotensi langgar HAM.

Minggu, 27 Mei 2018 09:37 WIB

detikNews

Gerindra-Golkar Nilai Larangan Eks Koruptor Nyaleg Rentan Digugat

Partai Gerindra dan Golkar menilai PKPU yang melarang eks koruptor jadi caleg bakal kalah jika ada gugatan.

Sabtu, 26 Mei 2018 15:11 WIB

detikNews

KPU: Apa Ada yang Mau Calegnya Koruptor?

"Ini demi kebaikan bersama. Tanya orang-orang apakah ada yang mau calegnya koruptor?" kata anggota KPU Hasyim Asy'ari, Sabtu (26/5/2018).

Sabtu, 26 Mei 2018 14:57 WIB

detikNews

KPU Segera Kirim PKPU Eks Napi Korupsi Dilarang Nyaleg ke Kemenkum

KPU akan mengirimkan rancangan Peraturan KPU (KPU) yang mengatur larangan eks napi korupsi jadi caleg ke Kemenkum HAM pekan depan.

Sabtu, 26 Mei 2018 13:50 WIB

detikNews

Kemenkes Vs BPJS 'Diadili' di Kemenkum, Ahli: Lebih Responsif

Kemenkum HAM membuat mekanisme mediasi sebuah peraturan dengan memanggil para pihak. Mekanisme ini dinilai lebih responsif atas silang sengketa yang ada.

Jumat, 25 Mei 2018 15:33 WIB

detikNews

Kemenkum Adili Kemenkes Vs BPJS soal Definisi Gawat Darurat

Kemenkes keberatan dengan Peraturan BPJS 1/2018. Sebab menurutnya, kewenangan menetapkan kondisi kegawatdaruratan adalah kewenangan dokter, bukan BPJS.

Jumat, 25 Mei 2018 09:24 WIB

detikNews

Pimpinan DPR: Tak Pas Bila Definisi Antiterorisme Diputus Voting

Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 atau UU Antiterorisme masih pelik di urusan definisi terorisme.

Kamis, 24 Mei 2018 14:05 WIB

detikNews

Pemerintah Jamin RUU Antiterorisme Tak Langgar HAM

Pemerintah menjamin pasal-pasal penindakan dalam revisi UU Antiterorisme tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Kamis, 24 Mei 2018 12:15 WIB

detikNews

Pemerintah Tak Ingin Definisi Terorisme Diputuskan Lewat Voting

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM Enny Nurbaningsih berharap keputusan definisi terorisme tak dicapai melalui voting. Kenapa?

Kamis, 24 Mei 2018 11:35 WIB