Andaikan negara yang makmur ini sungguh-sungguh memakmurkan bangsanya maka akan banyak penduduk bangsa ini yang mempunyai PRT dari Timur Tengah, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Korea, Singapore. Indonesia akan menjadi mercusuar. 

Cikal bakal Daarut Tauhid berasal dari kegiatan wirausaha yang dilakukan Keluarga Mahasiswa Islam Wiraswasta (KMIW) tahun 1987, dibawah komando bisnismen saleh ini. Ketika itu sebagian laba diniatkan dan sengaja digunakan untuk menopang kegiatan dakwah. Yaitu dalam bentuk mengaji rutin untuk remaja dan umum di bawah bimbingan Abdullah sendiri. Seperti biasa, jika acara mengaji disukai pasti peserta membanjir. Jika sudah begitu keadaannya, hampir pasti tempat menjadi masalah utama.

Menghalangi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memang penting. Tetapi, mempersiapkan kalangan buruh untuk menghadapi PHK juga tidak kalah penting. PHK adalah salah satu risiko yang harus dihadapi kalangan buruh.

Pemerintah akan merevisi aturan pekerja outsourcing. Ini dilakukan terkait bentrokan di PT Drydock World Graha Batam yang salah satunya dipicu perkara outsourcing.

Pascakerusuhan di galangan kapal milik PT Drydock World, Tanjung Uncang, Batam, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan 36 Tenaga Kerja Asing (TKA). Polisi mengendus adanya TKA yang melabrak aturan keimigrasian.

Rusuh di PT Drydocks World, Tanjung Uncang, Batam, dipicu komunikasi yang tidak baik antara pekerja WNA dan lokal. Kemenakertrans akan mempersiapkan tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia.

Setelah terjadinya bentrok di perusahaan PT Drydocks World di Batam, kondisi mulai kondusif. Dipastikan tidak ada eksodus Tenaga Kerja Asing (TKA) secara besar-besaran.

Kemenakertrans menaruh perhatian serius terhadap kerusuhan yang terjadi di perusahaan galangan kapal PT Drydock World Graha. Kemenakertrans berencana mengirimkan tim pencari fakta untuk menyelidiki peristiwa itu.

Pemerintah mendeportasi 19 tenaga kerja asing (TKA) di sektor hiburan, perbankan, dan manufaktur yang terbukti melakukan penyalahgunaan visa kunjungan.

Pemerintah akan melakukan penertiban terhadap keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia. Jika kedapatan TKA itu ilegal, pemerintah akan menindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.