Pemerintah memang tidak secara khusus melibatkan para aktivis dan serikat pekerja karena ingin mendapat masukan setelah adanya konsolidasi bersama DPR.
Omnibus law RUU Cipta Kerja belum belum dibahas di DPR. Sekjen PPP Arsul Sani menganggap Jokowi mengetahui RUU Cipta Kerja mendapatkan penolakan dari publik.