detikNews

Mendagri: Majelis Rakyat Papua Bukan Segalanya

Menanggapi klaim MRP soal penolakan masyarakat dalam pembentukan provinsi Irjabar, Mendagri katakan perlu pemahaman lebih lanjut, karena MRP bukan segalanya.

Rabu, 08 Feb 2006 19:04 WIB

detikNews

DPR Setujui Pemerintah Angkat 210 Ribu Guru Bantu Jadi PNS

210 Ribu guru bantu kini bisa bernafas lega. Pemerintah berencana mengangkat status mereka menjadi PNS. Namun, kondisi sebaliknya dirasakan ribuan guru swasta.

Selasa, 07 Feb 2006 20:26 WIB

detikFinance

Kreditor Takkan Pailitkan Garuda

Setelah menyatakan gagal bayar utang alias default, kreditor ternyata masih memberi kepercayaan dengan tidak memailitkan PT Garuda Indonesia.

Senin, 06 Feb 2006 17:10 WIB

detikFinance

Purnomo: TDL Bisa Saja Tak Naik

Tarif Dasar Listrik (TDL) masih berpeluang tidak naik. Syaratnya, pemerintah harus menambah subsidi listrik ke PLN.

Senin, 06 Feb 2006 16:15 WIB

detikNews

Hamid Awaludin Tolak Tuntutan Kubu PKB Anam

Meski sudah 6 hari kantornya diduduki massa PKB Anam, Hamid Awaludin tak gentar. Ia tetap menolak mendaftarkan PKB Anam sebagai partai yang sah.

Senin, 06 Feb 2006 12:58 WIB

detikFinance

Utang RI Capai Rp 1.235 Triliun

Total utang RI hingga akhir tahun 2005 mencapai Rp 1.235 triliun dengan rincian Rp 580 triliun utang LN dan Rp 655 triliun utang dalam negeri.

Senin, 06 Feb 2006 12:02 WIB

detikNews

Hamid Dituduh Korupsi Paspor

Hamid Awaludin diguncang lagi. Kali ini dalam kasus dugaan korupsi paspor. Massa Gempita mendesak agar dia dicopot.

Senin, 06 Feb 2006 10:52 WIB

detikNews

Menkes: 12 Meninggal, Korban Flu Burung Belum Mengkhawatirkan

Menkes Siti Fadilah Supari berpendapat angka korban flu burung saat ini masih belum mengkhawatirkan. Sebab, hanya 12 orang yang meninggal dunia.

Senin, 30 Jan 2006 13:05 WIB

detikNews

Menneg PAN: Penerimaan CPNS 2006 Gratis dan Bebas KKN

Menneg PAN Taufik Effendi menjamin pelaksanaan CPNS 2005-2006 bebas dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan biaya.

Rabu, 25 Jan 2006 15:16 WIB

detikNews

Pemberlakuan PP Penyiaran Ditunda 2 Bulan

Komisi I DPR RI dan pemerintah sepakat menunda pemberlakuan PP Penyiaran selama dua bulan. Jika dalam kurun waktu itu tidak ada keputusan, PP diminta mencabutnya.

Senin, 05 Des 2005 15:42 WIB