Sejumlah pakar mengingatkan jika amandemen demi perpanjangan jabatan presiden benar-benar dilakukan. Dari disebut mirip Orba hingga potensi kudeta demokrasi.
Isu perpanjangan masa jabatan presiden mencuat seiring isu amandemen UUD 1945 dan pembahasan PPHN. Pakar UNS mengingatkan hal ini bakal cederai ruh reformasi.
Wacana amandemen UUD 1945 merembet ke isu perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden Jokowi disebut menolak gagasan tersebut. Ini tanggapan parpol di Jatim.
"Yang harus diamandemen parpolnya bukan UUD 45, yang direformasi ya parpolnya sehingga bisa melakukan proses rekruitmen dengan baik dan benar," ujar Mada.
Zulkifli Hasan menyebut perlu adanya evaluasi terhadap UUD 1945 yang sudah 23 tahun diamandemen. Partai Demokrat (PD) menyebut tak ada urgensi amandemen.