detikNews

Presiden Jokowi Minta Semua Pelayanan Publik Dalam Hitungan Jam!

Dalam rapat itu, Jokowi menginstruksikan semua pelayanan publik harus sudah dalam hitungan jam.

Kamis, 28 Apr 2016 17:12 WIB

detikNews

Jokowi: Kalau Dulu e-KTP Benar, Saya Kira Bisa Dipakai untuk Apapun

Menurut Jokowi, dengan sistem data kependudukan yang terintegrasi maka tidak diperlukan lagi nantinya banyak waktu dalam pelayanan.

Kamis, 28 Apr 2016 16:17 WIB

detikNews

Mendagri: Pilkada Serentak 2017 Tak Boleh Mundur!

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan Pilkada serentak 2017 tidak boleh dimundurkan.

Kamis, 28 Apr 2016 16:10 WIB

detikNews

Di Rapat, Jokowi: Saya Tak Ingin Lagi Dengar Keluhan Soal Pelayanan Publik!

Presiden Joko Widodo mengkritik beberapa menterinya terkait pelayanan publik yang masih berbelit dan tak jarang ada pungli.

Kamis, 28 Apr 2016 15:44 WIB

detikNews

Presiden Jokowi Minta Pelayanan Paspor, KTP, Hingga SIM Harus Cepat!

Dalam rapat terbatas di Istana, Jokowi meminta para menteri memperbaiki berbagai pelayanan publik tersebut.

Kamis, 28 Apr 2016 15:32 WIB

detikNews

Mendagri: Rustam Effendi Harus Jelaskan Alasan Pengunduran Diri

Mendagri mengimbau agar Rustam menjelaskan alasan pengunduran dirinya agar tidak terjadi spekulasi-spekulasi.

Kamis, 28 Apr 2016 14:57 WIB

detikNews

Setelah UU Pilkada, DPR Juga Akan Revisi UU Pemilu dan UU Pilpres

Usai revisi UU No 8 Tahun 2015 itu rampung, Komisi II DPR menargetkan untuk menggarap revisi UU Parpol, UU Pemilu, dan UU Pilpres.

Rabu, 27 Apr 2016 11:32 WIB

detikNews

Komisi II Targetkan Revisi UU Pilkada Selesai Akhir Mei 2016

Komisi II masih belum rampung membahas revisi UU Pilkada. Padahal sebentar lagi akan reses.

Selasa, 26 Apr 2016 15:46 WIB

detikNews

Jokowi: Antrean di Gerbang Tol Saat Mudik Harus Dihilangkan, Pakai Sensor

Presiden Jokowi menggelar rapat membahas persiapan pemerintah menghadapi puasa dan lebaran. Ia meminta antrean di gerbang tol dihilangkan saat mudik lebaran.

Selasa, 26 Apr 2016 15:32 WIB

detikFinance

36 Pemda Belum Ikut Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian

Taspen mencatat ada 36 Pemerintah Daerah belum mendaftarkan para PNS-nya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Minggu, 24 Apr 2016 13:05 WIB