detikFinance

Omnibus Law Izinkan Asing Beli Rusun di RI, PUPR: Hak Pakai

"Orang asing dapat memiliki Rusun dengan Hak Pakai."

Rabu, 07 Okt 2020 16:30 WIB

detikHot

Komentar Nikita Mirzani soal Puan Maharani Matikan Mik

Aksi Puan Maharani matikan mik anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, saat sidang paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja jadi sorotan, termasuk Nikita Mirzani.

Rabu, 07 Okt 2020 16:24 WIB

detikNews

NasDem: Ibarat Militer, Fadli Zon Indisipliner ke Fraksi Gerindra

Fraksi NasDem DPR RI mengatakan, jika diibaratkan militer, Fadli Zon disebut melakukan tindakan indisipliner ke Fraksi Partai Gerindra terkait UU Cipta Kerja.

Rabu, 07 Okt 2020 16:18 WIB

detikNews

AHY Puji Benny Harman Pimpin Demokrat WO sebagai Macan Parlemen

"Ini Pak Benny K. Harman (BKH) yang sempat trending topic semalam," kata AHY mengenalkan Benny Kabur Harman, pemimpin aksi WO Fraksi Demokrat.

Rabu, 07 Okt 2020 16:06 WIB

detikNews

d'Rooftalk! 'Omnibus Law Cipta Kerja, Kerja, Kerja'

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh DPR bersama dengan pemerintah menuai polemik di masyarakat. Nantikan diskusi soal ini malam nanti.

Rabu, 07 Okt 2020 15:55 WIB

detikNews

PPP Sebut Fadli Zon Pencitraan Minta Maaf soal UU Cipta Kerja

PPP balik menyindir anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon yang mengaku powerless atau tidak berdaya mencegah pengesahan UU Cipta Kerja.

Rabu, 07 Okt 2020 15:31 WIB

detikFinance

Asing Boleh Punya Rusun di RI Berkat Omnibus Law, Sudah Tepat?

Salah satu kebijakan yang cukup jadi sorotan adalah diperbolehkannya asing memiliki rumah susun di Indonesia.

Rabu, 07 Okt 2020 15:00 WIB

detikNews

UU Cipta Kerja dan Hak Otonomi Daerah

Beberapamuatan dalam UU Cipta Kerja telah mereduksi hak otonomi seluas-luasnya yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan UUD 45.

Rabu, 07 Okt 2020 12:00 WIB

detikNews

Cacat Prosedural UU Cipta Kerja

Sejak awal, upaya pembahasan UU Cipta Kerja telah dihadang oleh teknis prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan.

Rabu, 07 Okt 2020 10:36 WIB

detikNews

Organisasi Buruh Ini Ancang-ancang Gugat UU Cipta Kerja ke MK

KRPI mengajukan judicial review ke MK atau meminta Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu tentang Pembatalan Pengesahan UU Cipta Kerja.

Rabu, 07 Okt 2020 09:54 WIB