detikFinance

Jokowi Minta Menteri Hati-hati Naikkan Tarif Pelayanan Masyarakat

Presiden Jokowi ingatkan Kementerian Lembaga bila ingin menaikkan tarif pelayanan yang dikenakan kepada masyarakat.

Rabu, 30 Agu 2017 16:54 WIB

detikNews

Dana Parpol Naik, Korupsi Tak Dijamin Turun

Sejak 1999, formulasi bantuan dana pemerintah untuk partai politik selalu berubah-ubah. Berharap mengurangi korupsi, tapi faktanya?

Rabu, 30 Agu 2017 13:10 WIB

detikNews

Dana Parpol Naik, JK: Supaya Jangan Minta Macam-macam

Kenaikan dana parpol dinilai Wapres JK dapat mencegah korupsi.

Selasa, 29 Agu 2017 16:57 WIB

detikNews

Tampil di New York Fashion Week, Bos First Travel Habis Duit Berapa?

Bos First Travel, Anniesa Hasibuan pernah menggebrak saat rancangannya ditampilkan di New York Fashion Week. Berapa yang dihabiskan Anniesa untuk tampil?

Jumat, 25 Agu 2017 17:17 WIB

detikFinance

DPR Kritisi Target Penerimaan Negara Rp 1.878 Triliun

Target penerimaan negara sebesar Rp 1.878,4 triliun dalam RAPBN 2018 dinilai kurang realistis oleh beberapa fraksi di DPR RI.

Kamis, 24 Agu 2017 17:24 WIB

detikNews

Politisasi Haji ala Arab Saudi-Qatar

Perseteruan antara Arab Saudi dan Qatar kian memanas. Kini, Arab Saudi menggunakan kartu ibadah haji untuk menekan Qatar.

Kamis, 24 Agu 2017 11:00 WIB

detikFinance

Pakai Sistem Patungan, Pensiunan PNS di Australia Tak Bebani Negara

Australia dan Jerman menggunakan skema fully funded atau patungan untuk para PNS. Sehingga ketika pensiun, tidak menjadi beban negara.

Selasa, 22 Agu 2017 12:14 WIB

detikFinance

Skema Baru Pensiunan Berlaku 2018, Bagaimana PNS Lama?

Pergantian skema baru untuk dana pensiun, tidak bisa begitu saja langsung diterapkan untuk PNS lama.

Selasa, 22 Agu 2017 11:35 WIB

detikFinance

Pergantian Skema Dana Pensiun Perlu Masa Transisi

Pemerintah akan menerapkan skema dana pensiun fully funded, namun skema pay as you go tidak begitu saja langsung hilang.

Selasa, 22 Agu 2017 11:08 WIB

detikNews

Soal Tunggakan Rusun, Sekda DKI: Kalau Dibebaskan akan Bebani APBD

Sekda DKI Saefullah mengatakan Pemprov DKI tetap pada pendirian mereka untuk tidak membebaskan tunggakan sewa rusun yang mencapai Rp 23 miliar. Ini alasannya.

Rabu, 16 Agu 2017 13:54 WIB