detikNews

HNW Kritisi Rencana Pembuatan Kartu Elektronik untuk Salurkan Bansos

Pembuatan kartu digital, dikhawatirkannya membuat realisasi penyaluran bansos makin tertunda

Jumat, 23 Jul 2021 15:58 WIB

detikNews

HNW Terima Masukan RUU Penanggulangan Bencana dari WNI di Jepang

Setidaknya ada 4 masukan utama terkait urusan penanggulangan bencana.

Senin, 15 Feb 2021 14:18 WIB

detikNews

Wakil Ketua MPR Dukung 2 Ulama Dianugerahi Gelar Pahlawan

Penganugerahan gelar pahlawan ini menurutnya juga menambah bukti peran serta jasa para ulama bagi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.

Sabtu, 13 Feb 2021 12:16 WIB

detikNews

HNW Heran Din Syamsudin Dilaporkan dengan Tuduhan Radikalisme

Din Syamsudin baru saja menjadi pembicara para Perayaan Al Azhar di Mesir untuk Persaudaraan Kemanusiaan Dunia

Jumat, 12 Feb 2021 23:16 WIB

detikNews

HNW Minta Aparat Transparan dan Adil Tangani Kasus Tokoh Agama

Menurut Hidayat Nur Wahid, hal ini diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Rabu, 10 Feb 2021 13:00 WIB

detikNews

HNW Ungkap Prestasi Oposisi di Tengah Mayoritas Parpol Koalisi

HNW menegaskan meski jumlah partai oposisi sedikit, berbagai capaian telah berhasil dilakukan, bahkan juga mendapat dukungan dari berbagai partai non-oposisi.

Senin, 06 Sep 2021 18:47 WIB

detikNews

HNW: Jasa Ulama bagi Bangsa Besar, tapi Keselamatannya Selalu Terancam

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan umat Islam memberi kontribusi yang sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia.

Sabtu, 25 Sep 2021 21:03 WIB

detikFinance

Wakil Ketua MPR Minta Bank Syariah Indonesia Berpihak ke UMKM

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Bank Syariah Indonesia (BSI) kedepankan kepedulian pada ekonomi umat dengan meningkatkan keberpihakan ke UMKM.

Rabu, 03 Feb 2021 11:38 WIB

detikNews

HNW Nilai Presidential Threshold 20% Bisa Kebiri Kedaulatan Rakyat

Ia mengatakan besaran PT sebanyak 20 persen memberikan beberapa dampak negatif dan membuat pilihan capres terbatas.

Senin, 01 Feb 2021 22:39 WIB

detikNews

HNW Nilai Pilkada 2022 dan 2023 Tak Perlu Diundur

Menurutnya kepala daerah yang masa jabatannya habis agar diselenggarakan pilkada sesuai masa berakhirnya, baik 2022 atau 2023.

Minggu, 31 Jan 2021 21:28 WIB