Kebebasan berekspresi dan berpendapat telah diatur undang-undang. Sebab itu pemerintah tak boleh sembarang memakai kekuatannya untuk memberedel hak itu.
Pasal Penghinaan Presiden dihapus MK pada tahun 2006 silam. Setelah 9 tahun berlalu, Jokowi menyodorkan kembali pasal itu ke DPR untuk dihidupkan kembali.