Distorsi kebijakan dalam RUU PLP masih bisa diperbaiki dengan cara membuka diri terhadap saran dari pemerintah, pemangku kepentingan, dan ahli-ahli yang netral.
PP No. 7 Tahun 2021 memuat kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan UMKM.
Ahli hukum pertanahan Unnes meminta KY mengawal sidang yang melibatkan mafia tanah. Kasus-kasus tanah yang dimaksud yang terindikasi melibatkan para mafia tanah