detikNews

Yusril Jadi Ketum, PBB Daftarkan Kepengurusan ke Kemenkum HAM

Partai Bulan Bintang (PBB) mendaftarkan kepengurusan barunya ke Kementerian Hukum dan HAM hari ini.

Selasa, 30 Jun 2015 15:33 WIB

detikNews

Tjahjo Kumolo: Amien Rais Sampaikan Pernyataan Tak Mendidik Soal Reshuffle

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyebut Presiden Jokowi seharusnya merombak kabinet secepatnya

Minggu, 28 Jun 2015 20:49 WIB

detikNews

Tjahjo Kumolo: Ada Menteri yang Mengata-ngatai Presiden!

Aroma reshuffle kabinet kian menguat usai Presiden Jokowi meminta laporan kinerja menteri dan mengevaluasinya.

Minggu, 28 Jun 2015 20:12 WIB

detikNews

Sejumlah Menteri Buka Puasa Bersama di Rumah Puan, Jokowi Tak Hadir

Menko PMK Puan Maharani menggelar acara buka puasa bersama di rumah dinasnya.

Minggu, 28 Jun 2015 18:51 WIB

detikNews

Kabarnya Ada Menko Kena Reshuffle Kabinet

Sektor ekonomi diisukan jadi sasaran utama reshuffle kabinet, kabarnya ada juga sekelas Menko yang bakal direshuffle.

Minggu, 28 Jun 2015 12:49 WIB

detikNews

Menkum Yasonna Kirim Surat ke DPR Soal Revisi UU KPK, Apa Isinya?

Mensesneg Pratikno menyebut Menkum HAM Yasonna Laoly sudah mengirimkan surat ke DPR untuk tidak merevisi KPK.

Jumat, 26 Jun 2015 11:35 WIB

detikNews

Yasonna: Kalau Presiden Tolak Membahas, Revisi UU KPK Enggak Bisa Jalan

Menkum HAM Yasonna Laoly menyebutkan pembahasan revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK tidak akan bisa berjalan bila pemerintah menolak membahas.

Kamis, 25 Jun 2015 22:17 WIB

detikNews

Pemerintah dan DPR Bisa Cabut Revisi UU KPK, Begini Mekanismenya

Revisi UU KPK telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun ini.

Kamis, 25 Jun 2015 11:12 WIB

detikNews

Pimpinan DPR: Pemerintah yang Ajukan Revisi UU KPK Jadi Prioritas 2015

DPR menegaskan bahwa pemerintah yang mengajukan revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas prioritas 2015. 

Kamis, 25 Jun 2015 11:04 WIB

detikNews

Nasib Penyadapan KPK: Diinginkan Penegak Hukum Lain Tapi Terancam Direvisi

Mekanisme kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK terancam direvisi setelah UU yang mengatur lembaga itu masuk prolegnas prioritas 2015.

Kamis, 25 Jun 2015 09:58 WIB