detikNews

Syarif Hasan: Silakan PT Dibahas di Mana Saja Asal Sepakat

Persoalan parliamentary threshold masih menjadi perdebatan di kalangan partai anggota Setgab Partai Koalisi. Sekretaris Setgab, Syarif Hasan berpendapat, PT dibahas di mana saja asal dicapai titik kesepakatan.

Kamis, 23 Jun 2011 16:31 WIB

detikNews

SBY Tagih Penyelesaian Beberapa RUU Penting ke DPR

Presiden SBY meminta DPR segera melanjutkan pembahasan beberapa rancangan undang-undang (RUU) penting yang hingga sekarang belum selesai. RUU ini dibutuhkan sebagai landasan mengambil kebijakan untuk menyelesaikan masalah di masa mendatang.

Kamis, 23 Jun 2011 16:09 WIB

detikNews

PAN: Golkar dan Demokrat Sepelekan Setgab

PAN kecewa tawaran agar pembahasan revisi UU Pemilu dibahas di Setgab koalisi kandas. Setgab tak dihargai oleh dua partai besar di Setgab koalisi yakni Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Kamis, 23 Jun 2011 10:56 WIB

detikNews

PAN Setuju UU Pemilu Dibahas di Pansus

Partai Amanat Nasional (PAN) setuju UU Pemilu dibahas di Pansus. PAN masih berharap dapat meloloskan Parliamentary Threshold (PT) Pemilu 2014 sebesar 3 persen.

Selasa, 21 Jun 2011 17:57 WIB

detikNews

FPD Siap Bongkar Masalah Kursi Haram Lewat Panja Mafia Pemilu

Fraksi Partai Demokrat (FPD) siap buka-bukaan dugaan praktik ilegal yang dilakukan oknum di beberapa lembaga negara, seperti KPU dan MK pada pemilu 2009. Panja Mafia Pemilu akan menjadi pintu masuknya.

Jumat, 17 Jun 2011 15:28 WIB

detikNews

Priyo Sarankan Angka PT Tak Dibahas di Setgab

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyarankan besaran angka PT yang masih menjadi perbedaan partai koalisi di DPR, tidak dibawa ke forum Sekretariat Gabungan Partai Koalisi.

Kamis, 16 Jun 2011 16:12 WIB

detikNews

Bila Deadlock, Nilai PT di RUU Pemilu Bisa Dikosongkan

Pembahasan nilai parliamentary threshold dalam draf perubahan UU Pemilu di Badan Legislasi DPR masih menemui jalan buntu. Jika tidak kunjung dicapai angka yang disepakati semua fraksi DPR, sebaiknya nilai PT di draf RUU dikosongkan.

Kamis, 16 Jun 2011 13:48 WIB

detikNews

Kekacauan Sosial Bila Kewenangan Legislative Review MK Dilarang

Revisi UU MK yang melarang lembaga pengawal konstitusi itu melakukan legislative review (mengubah suatu peraturan perundang-undangan) dinilai akan mengacaukan sistem hukum.

Rabu, 15 Jun 2011 08:21 WIB

detikNews

Mayoritas Fraksi di DPR Setuju Parliamentary Treshold 3 Persen

Badan Legislasi (Baleg) DPR akhirnya memberikan dua opsi pilihan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT). Namun mayoritas sepakat 3 persen.

Senin, 13 Jun 2011 19:36 WIB

detikNews

Soal Kasus Nurpati, Komisi II DPR Panggil KPU & Bawaslu Pekan Depan

Komisi II DPR menanggapi serius kasus dugaan pemalsuan surat MK yang dilakukan oleh Andi Nurpati, anggota KPU saat itu. KPU dan Bawaslu akan dipanggil ke DPR.

Rabu, 08 Jun 2011 16:17 WIB